Pak Lek Suwito, Mestinya Anda Jangan Ngluntruk

Opini : Ditulis Netizens

Shulhan Hadi, Purwoharjo, (19/11/2025)

Suwito, saya tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Seingat saya, kami hanya bertemu sekali dalam sebuah lomba lari yang ia sponsori beberapa tahun lalu. Itu saja.

Tapi dalam beberapa hari terakhir, namanya meledak. Pernyataannya memantik sebagian kepala desa naik darah. Mendadak semua mata tertuju pada Suwito dan semoga saja, selain viral, kejadian ini sekalian menambah vitalitasnya sebagai wakil rakyat. Wong kesempatan tampil itu mahal.

Terus, apa sebenarnya masalahnya?

Sederhana. Suwito menyebut 80 persen pemdes kurang profesional dalam mengelola bantuan sosial. Ucapannya terekam dalam sebuah video dengan aura marah-marah yang cukup lantang. Video itu muter di mana-mana, dan seperti biasa, publik langsung kegatelan merespons.

Para kepala desa yang merasa tidak termasuk dalam “80 persen” itu langsung ngegas. Aksi pun digelar. Dan pada akhirnya, Suwito meminta maaf serta mencabut ucapannya.

(Kalau saya jadi kades, saya justru bilang, “Betul 80 persen bermasalah. Saya yang 20 persen itu.” Hehe.)

Jujur saja, menurut saya Kang Wito sebenarnya tidak perlu sampai menarik ucapannya. Direvisi boleh 80 persen jadi 70, 50, atau 35 persen misalnya. Namanya kritik, bukan vonis. Wong konteksnya pembenahan, bukan pengadilan. Tapi ya, gimana kadung tempe terlanjur jadi dele…

Sebagai warga kecil yang ikut nyoblos kemarin, saya pikir apa yang dilakukan Suwito itu biasa saja. Bahkan harusnya begitu. Kalau perlu, setiap hari sepanjang bulan, anggota DPR tampil gantian marah-marah soal pelayanan publik. Tidak masalah salah atau benar, yang penting ada nyali menggugat apa yang memang dialami rakyat.

Kelemahannya cuma satu: Suwito kurang persiapan.

Politisi itu biasanya sangat perhitungan, tapi kadang justru terlalu percaya diri sampai lupa berhitung.

Kalau waktu bisa diputar, seharusnya ia menyiapkan tim media yang solid yang bisa merangkai narasi, kronologi, alasan kemarahan, sampai headline yang ingin ditembakkan. Ia juga harus menyiapkan buzzer dan akun-akun pendukung yang dilengkapi data, bukan akun ceplas-ceplos yang cuma bisa asal ngegas. (Tugas tim ahli lah itu, biar kerja mereka tidak cuma ngopi.)

Dan sebenarnya, isu yang ia angkat menarik: pengelolaan bantuan. Ucapannya memang perlu diuji, tapi setidaknya ia sedang bicara soal hal yang penting berbeda jauh dari anggota dewan yang sering viral karena pamer makan di resto mahal, pamer outfit entah KW atau ori, atau hal-hal receh yang justru bikin perut mules. Flexing bukan dosa, tapi ya… opo nggak ono sing lebih bermutu?

Kembali ke Suwito. Jika saya bisa ketemu beliau atau minimal timnya, saya ingin bilang: angka itu pasti bukan asal comot. Mungkin tidak punya data rinci, tapi pasti ada raba-raba lapangan. Jelas tidak semua desa seperti yang ia ucapkan. Tapi pelayanan dasar dan pengelolaan bansos di desa memang masih jadi masalah klasik.

Ketika kepala desa mendesak Suwito meminta maaf, menurut saya itu justru momen penting. Sayangnya, ia memilih mundur. Padahal elektabilitasnya tidak otomatis tergantung pada para kades itu. Kadesnya saja belum tentu kepilih lagi kok.

Saran saya, Pak Suwito:

Mulai minggu depan atau bulan depan, lanjutkan saja marah-marahnya. Tapi kali ini jangan asal njeplak. Gunakan data. Bikin konten berkala, turunkan tim ke lapangan, pakai OSINT, gali data terbuka semua bisa dilakukan kalau mau sedikit saja bersusah-susah.

Kalau bisa memetakan siapa yang nonton dracin dan Netflix bajakan, masa memetakan kondisi desa tidak bisa?

Paparkan temuannya secara rutin. Jangan sampai kerja legislasi terlihat cuma sebatas gaji cair tiap bulan.

Terakhir, mumpung Pak Prabowo sedang jadi “Macan Asia”, minimal di level kabupaten, para wakil rakyat Gerindra mestinya juga punya taring. Tidak harus garang betulan cukup jadi macan rambah: imut, tapi kalau perlu nyakar kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. (**)