Jika Para Kades Merasa Bersih, Mengapa Takut Diaudit?

Banyuwangi, InfoBanyuwangi.com – Kisruh antara para Kepala Desa (Kades) se-Banyuwangi dan seorang anggota DPRD Banyuwangi bukan sekadar salah ucap. Ia membongkar sesuatu yang jauh lebih besar: rapuhnya integritas dan komunikasi publik di antara pejabat daerah.

Sebuah pernyataan yang seharusnya berbasis data berubah menjadi bara yang menyulut amarah ratusan Kades. Dan kini, bola panas justru berada di tengah-tengah masyarakat.

Mari bicara apa adanya.

Pernyataan sang dewan memang terbukti sembrono. Ia bicara lantang di media, lalu “melunak” di ruang rapat. Dari sangat yakin menjadi sangat menyesal. Dari menuduh menjadi meminta maaf. Dari menyebut angka 80% Kades mengambil Rp24 juta per transaksi bansos, menjadi mengakui bahwa ucapannya keliru.

Ini bukan sekadar inkonsistensi. Ini kecerobohan yang tidak pantas dilakukan seorang pejabat publik, terlebih ia menjabat sebagai anggota Badan Kehormatan DPRD sebuah lembaga yang semestinya menjaga integritas anggota dewan.

Namun persoalan tak selesai di situ. Kini, warganet menyuarakan audit. Dan suara mereka nyaring.

Ketika ucapan itu terlanjur menyebar, publik menggigitnya. Warganet ramai-ramai bersuara: “Audit saja semua Kades!”. Bukan sekadar komentar iseng, tapi ekspresi ketidakpercayaan yang selama ini mungkin terpendam.

Ini sinyal keras bahwa masyarakat ingin bukti, bukan drama. Transparansi, bukan tarik-ulur pernyataan.

Lalu muncul pertanyaan yang paling tajam:

– Jika para Kades merasa benar-benar bersih, apa yang membuat mereka reaktif?

– Mengapa harus marah ketika publik meminta audit?

Dalam tata kelola pemerintahan modern, audit itu hal biasa. Audit bukan berarti bersalah. Audit adalah bentuk tanggung jawab.

Mengapa harus gelisah jika memang tidak ada yang harus disembunyikan?

Apa mungkin Dewan keliru, Kades terlalu mudah tersulut?

Apa mungkin juga Sang dewan melakukan blunder? Tanpa data, tanpa kehati-hatian, tanpa menyadari dampak pernyataannya.

Klarifikasi yang ia lakukan pun tidak otomatis memulihkan kepercayaan publik. Permintaan maaf tidak serta merta memadamkan api yang sudah telanjur membesar.

Namun di sisi lain, reaksi keras para Kades juga mengundang tanya. Bukan soal pembelaan harga diri, tetapi soal sikap yang terlalu defensif.

Apakah wajar jika seorang pejabat publik marah karena ditanya soal integritas?

Bukankah lebih baik menjawab dengan data dan transparansi?

Jika memang uang bansos tak pernah diutak-atik, apa sulitnya menyambut ide audit dengan lapang dada?

Saatnya berhenti Baper, mulai bersikap Dewasa sebagai Pelayan Publik

Pejabat publik, baik legislatif maupun eksekutif desa, harus sadar. Kepercayaan publik bukan hak istimewa. Itu harus diperjuangkan.

Publik hari ini lebih kritis. Informasi bergerak cepat. Pernyataan keliru tak bisa dibenarkan hanya dengan “maaf”.

Amarah berlebihan juga tidak akan mengembalikan reputasi.

Jika Kades merasa difitnah, tunjukkan data. Jika dewan merasa keliru, buka kronologi secara transparan.

Di tengah kegaduhan, hanya satu langkah yang paling rasional, paling sehat, dan paling dewasa:

Audit. Transparansi. Publikasi hasil. Bersih atau tidak, biarlah proses menjawab.

Karena kebenaran yang diperiksa lebih kuat daripada kebenaran yang diteriakkan.

Intinya sederhana, yang bersih tak gentar diperiksa. Yang takut diperiksa, patut dicurigai.

Publik sedang menunggu keberanian itu. Bukan dari warganet, bukan dari komentator media sosial tapi dari para pejabat Banyuwangi yang mengklaim dirinya sebagai pelayan rakyat. (**)

Opini : Tim Redaksi