Warga Pesanggaran Geram! Perwakilan PT BSI Gagap Jawab Soal Tambang Emas dan CSR di Hearing DPRD Banyuwangi

Banyuwangi, InfoBanyuwangi.com – Suasana hearing di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi, Rabu (12/11/2025), mendadak memanas. Warga Desa Pesanggaran yang tergabung dalam Aliansi Setia Nawakarsa Indonesia (ASNI) menyampaikan kekecewaan mereka terhadap perwakilan PT Bumi Suksesindo (BSI) yang dinilai tidak mampu memberikan jawaban jelas terkait berbagai persoalan tambang emas di wilayahnya.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, serta dihadiri oleh Ketua Komisi IV Patemo, Anggota DPRD Suwito, Kapolresta Banyuwangi Kombespol Rama Samtama Putra, dan sejumlah pejabat Pemkab Banyuwangi, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Yanuarto Bramuda serta Kepala Badan Kesbangpol, Agus Mulyono.

Perwakilan warga, Fajar Wibowo, melontarkan pertanyaan tajam mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang digunakan PT BSI untuk aktivitas tambang emas Tumpang Pitu.

“Kami ingin tahu, hutan yang sudah rusak akibat aktivitas tambang itu, apakah bisa dikembalikan seperti semula?” tegas Fajar di hadapan forum.

Tak hanya itu, warga juga menuntut kejelasan soal masa berlaku izin tambang serta manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Selain itu, keberadaan patok Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi pemukiman warga juga dipersoalkan karena dinilai menimbulkan keresahan.

Namun, dua perwakilan PT BSI, yakni Darmawan dan Fikri, tidak mampu memberikan penjelasan komprehensif. Mereka bahkan diketahui tidak membawa data pendukung apa pun.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menyayangkan sikap perwakilan perusahaan tersebut.

“Tolong kalau ada undangan hearing, yang hadir itu orang yang paham dan membawa data lengkap. Rakyat datang untuk mencari jawaban, bukan kebingungan baru,” ujar Patemo tegas.

Nada serupa juga disampaikan oleh Suwito, Ketua Fraksi Partai Gerindra. Ia menyoroti belum jelasnya pembangunan rumah sakit di Banyuwangi Selatan yang dijanjikan PT BSI sejak setahun lalu.

“Sudah setahun tanda tangan, tapi progresnya nihil. CSR juga tidak jelas disalurkan ke mana saja,” terang Suwito.

Menurutnya, transparansi program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap daerah terdampak tambang.

“Kalau memang CSR dipakai untuk bangun jalan, sekolah, atau jembatan, beri tanda bahwa itu bantuan dari BSI. Jangan biarkan klaimnya justru dikaitkan dengan pemerintah kabupaten,” tegasnya.

Hearing tersebut berakhir tanpa jawaban pasti dari pihak PT BSI. DPRD Banyuwangi berencana menjadwalkan kembali pertemuan dengan menghadirkan pimpinan perusahaan agar dapat memberikan penjelasan resmi dan data valid. (**)