DPRD Banyuwangi Evaluasi Efektivitas Perda untuk Optimalkan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Banyuwangi1tv.com – Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas legislatif, DPRD Banyuwangi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan evaluasi dan kajian terhadap efektivitas sejumlah produk peraturan daerah (Perda). Langkah ini bertujuan memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Beberapa Perda yang menjadi fokus evaluasi antara lain:

• Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendirian PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi.

• Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Perda Nomor 7 Tahun 2019.

• Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

• Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa.

• Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020.

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Ahmad Masrohan, menyatakan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan Perda tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum.

“DPRD bertanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi Perda yang telah ada, baik yang inisiatifnya berasal dari DPRD maupun dari pemerintah daerah, dan semangatnya adalah untuk meningkatkan PAD,” ucap Masrohan saat dikonfirmasi Kamis (8/05/2025).

Masrohan menambahkan bahwa hasil evaluasi dan kajian ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi Bapemperda DPRD Banyuwangi dalam melakukan pembaharuan atau revisi terhadap Perda yang dinilai kurang efektif.

“Proses ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah dan menciptakan regulasi yang lebih akomodatif terhadap potensi pendapatan daerah,” tambahnya.

Salah satu Perda yang menjadi sorotan adalah Perda tentang pendirian PT BPR Syariah yang hingga kini belum terealisasi. Meskipun regulasi telah ada sejak 2015, implementasinya masih menghadapi kendala.

“Meski sudah ada regulasinya, pendirian BPR Syariah ini masih ada kendala sehingga kita bersama eksekutif akan kembali melakukan kajian lebih dalam,” jelasnya.

Evaluasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan setiap peluang pendapatan daerah yang tersedia serta menghadirkan regulasi yang lebih tepat sasaran dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Yanuarto Bramuda, menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung langkah Bapemperda DPRD dalam mengevaluasi beberapa Perda yang kurang efektif.

“Memang ada beberapa perda yang dihasilkan bersama dengan legislatif, implementasinya di lapangan kurang efisien dan efektif sehingga kita lakukan harmonisasi dan evaluasi bersama-sama,” ucapnya.

Bramuda mencontohkan Perda tentang pendirian BPR Syariah yang telah disahkan sejak 2015 namun belum terealisasi, sehingga perlu dilakukan kajian dan diskusi bersama untuk mengurai kendala yang menjadi penyebabnya.

“Tidak hanya perda pendirian BPR Syariah, produk hukum daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi juga perlu dilakukan evaluasi,” ucapnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu penguatan seperti peran Satpol PP dan sinergi antar SKPD, khususnya terkait dengan penegakan perda yang input akhirnya diharapkan bisa meningkatkan penerimaan PAD.

“Evaluasi Perda memang perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa regulasi daerah yang ada terus relevan dan efektif dalam mencapai tujuan peningkatan PAD,” pungkas Bramuda.**