Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Meradang! Konflik KTH Tambak Agung vs PT BSI Makin Panas, Ini Penyebabnya

Banyuwangi, InfoBanyuwangi.com – Suasana hearing di Gedung DPRD Banyuwangi mendadak memanas. Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, tampak meradang setelah mendengar langsung keluhan warga dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Agung) yang berseteru dengan PT Bumi Suksesindo (PT BSI).

Menurut Patemo, permasalahan ini muncul karena minimnya komunikasi antara masyarakat dan pihak perusahaan. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman yang berujung pada konflik terbuka di wilayah Pesanggaran.

“Kami menyayangkan masalah ini sampai bergejolak seperti sekarang. Padahal ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik sejak awal,” ujar Patemo usai rapat dengar pendapat di ruang Komisi IV DPRD Banyuwangi, Kamis (13/11/2025).

Patemo menegaskan, seharusnya masyarakat yang tergabung dalam KTH Tambak Agung cukup difasilitasi untuk menjalin dialog yang konstruktif dengan pihak PT BSI. Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa Komisi IV akan turun langsung meninjau lokasi yang dipermasalahkan.

“Kami akan melakukan pengecekan lapangan karena lokasi itu juga berada di daerah pemilihan saya. Jadi kami berkewajiban memastikan kebenarannya,” tegasnya.

Politisi tersebut menambahkan, pihaknya belum bisa memutuskan siapa yang benar atau salah karena izin usaha pertambangan (IUP) PT BSI dinilai sudah sesuai prosedur, sementara klaim lahan KTH Tambak Agung juga memiliki dasar yang perlu ditelusuri lebih dalam.

“Untuk perbedaan pandangan ini, kami akan tindaklanjuti agar ada titik temu,” jelasnya.

Dalam hearing itu, kedua belah pihak KTH Tambak Agung dan PT BSI disebut telah menunjukkan sikap saling terbuka dan siap mencari solusi damai. Patemo menilai, hal ini menjadi sinyal positif bahwa penyelesaian bisa dilakukan tanpa konflik berkepanjangan.

“Hearing ini menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk berembuk dan mencari solusi terbaik,” katanya.

Patemo juga memberikan pesan khusus kepada Kepala Desa Pesanggaran, agar lebih peka dan tanggap terhadap keluhan masyarakat di wilayahnya. Ia berharap penyelesaian persoalan ini dapat dimulai dari tingkat desa dan kecamatan.

“Kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara lokal, melibatkan pemerintah desa dan kecamatan,” pungkasnya. (**)