DPRD Banyuwangi Soroti Kelangkaan LPG 3 Kg jelang Lebaran 2026, Minta Distribusi Diawasi Ketat dan Kuota Ditambah

InfoBanyuwangi.com – Kelangkaan LPG 3 Kg kembali menjadi sorotan di Banyuwangi menjelang hingga setelah perayaan Lebaran 2026. Kondisi ini memicu respons cepat dari Komisi II DPRD Banyuwangi yang mendesak adanya pengawasan distribusi gas subsidi secara lebih ketat.

Isu tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Bagian Perekonomian Pemkab Banyuwangi, pihak Pertamina, serta agen penyalur LPG 3 Kg.

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, menekankan bahwa LPG subsidi merupakan kebutuhan vital masyarakat kecil sehingga distribusinya harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak harga.

“LPG 3 kg adalah kebutuhan pokok warga. Ketika terjadi kelangkaan dan harga melonjak, dampaknya langsung dirasakan warga. Kami minta pengawasan distribusi diperketat,” kata Emy Wahyuni Dwi Lestari.

Menurut Emy Wahyuni Dwi Lestari, selain pengawasan, evaluasi sistem distribusi juga menjadi hal penting. Regulasi di tingkat pengecer dinilai masih perlu diperjelas agar tidak terjadi penyimpangan harga di lapangan.

“Selain pengawasan, kuota elpiji subsidi perlu ditambah. Karena kuota yang didapat pada tahun ini lebih kecil dibanding 2025. Kuota LPG 3 Kg subsidi itu dasarnya dari DTKS,” ujar Emy Wahyuni Dwi Lestari.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan antisipasi sejak jauh hari dengan mengingatkan pihak Pertamina agar memastikan ketersediaan stok selama periode Lebaran.

“Kita sudah warning Pertamina, supaya stok LPG 3 Kg pada H-7 sampai H+7 jangan sampai kurang, tapi kenyataannya beda. Ini kita evaluasi terus, termasuk dengan dukungan DPRD untuk memperkuat koordinasi semua pihak,” kata Nanin Oktaviantie.

Menanggapi hal tersebut, Pertamina Patra Niaga melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan LPG subsidi.

“Tentu kami terus mengingatkan pangkalan resmi untuk menjual sesuai HET, yakni Rp 18 ribu,” kata Ahad Rahedi.

Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa selama periode awal Maret hingga pasca Lebaran, Pertamina telah menyalurkan tambahan LPG dalam jumlah besar untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

“Sejak awal Maret hingga pasca Lebaran Pertamina telah melaksanakan penyaluran tambahan yang jauh lebih tinggi dari kondisi normal, yakni sekitar 337 persen dengan total penyaluran hingga 213 ribu tabung,” imbuh Ahad Rahedi.

Selain itu, operasi pasar juga telah dilakukan bersama pemerintah daerah pada 17 hingga 22 Maret 2026 dengan distribusi lebih dari 12 ribu tabung LPG 3 Kg untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Melalui agenda koordinasi ini, Pertamina Patra Niaga kembali meminta dukungan dari stakeholder terkait khususnya untuk penggunaan LPG bersubsidi sesuai peruntukan,” tambah Ahad Rahedi.

Kelangkaan LPG 3 Kg ini menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem distribusi ke depan. Penguatan pengawasan, penyesuaian kuota, serta koordinasi lintas sektor dinilai menjadi langkah strategis agar distribusi gas subsidi lebih merata dan tepat sasaran.

Dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat saat momen Lebaran, ketersediaan LPG subsidi harus menjadi prioritas utama agar stabilitas ekonomi rumah tangga tetap terjaga.**