Pemkab Banyuwangi Gandeng Taspen, Jamin Hari Tua PPPK hingga Paruh Waktu

InfoBanyuwangi.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara Pemkab Banyuwangi dan PT Asuransi Jiwa Taspen (Persero) untuk menghadirkan jaminan hari tua bagi PPPK, termasuk yang berstatus paruh waktu. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di GOR Tawang Alun, Banyuwangi, Minggu, 28 Desember 2025.

Kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama perwakilan PT Taspen Cabang Jember, bersamaan dengan penyerahan sebanyak 4.888 Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu. Momentum tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan perlindungan sosial bagi pegawai non-PNS yang selama ini belum memiliki skema jaminan hari tua.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Taspen merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi seluruh ASN. Menurut Bupati Ipuk Fiestiandani, PPPK selama ini bekerja dengan tanggung jawab yang sama besar, namun belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan jangka panjang seperti PNS.

“Ini adalah bagian ikhtiar untuk menjamin masa pensiun seluruh PPPK Banyuwangi, termasuk PPPK yang paruh waktu. Maka dengan kolaborasi ini, kami ingin memastikan perlindungan sosial dan jaminan hari tua bagi PPPK Banyuwangi,” kata Ipuk.

Bupati Ipuk Fiestiandani juga menegaskan bahwa kesejahteraan pegawai memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya jaminan hari tua, ASN diharapkan dapat bekerja lebih fokus, tenang, dan profesional dalam melayani masyarakat.

“Dengan kondisi ASN yang lebih tenang dan aman karena ada jaminan masa tuanya kelak, saya harap pelayanan publik di Banyuwangi makin optimal,” kata Ipuk di hadapan ribuan PPPK Paruh Waktu.

Sementara itu, Branch Manager PT Taspen Cabang Jember Muhammad Aldian menjelaskan bahwa selama ini PPPK belum memperoleh jaminan hari tua dan dana pensiun sebagaimana PNS. Melalui kerja sama dengan Pemkab Banyuwangi, Taspen menghadirkan skema investasi jangka panjang yang dapat dimanfaatkan PPPK ketika memasuki masa purna tugas.

Dengan adanya MoU tersebut, baik PNS maupun PPPK di Banyuwangi akan memiliki akses yang sama terhadap program jaminan hari tua. Muhammad Aldian menyebutkan, skema pencairan dana bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pegawai.

“PPPK yang telah memasuki masa pensiun, nantinya bisa memilih skema pencairan yang diinginkan. Bisa dicairkan sekaligus, atau skema bulanan seperti pensiun PNS,” kata Aldian.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Ilzam Nuzuli menambahkan, sistem pembayaran premi akan dilakukan secara otomatis melalui pemotongan gaji PPPK setiap bulan sebesar 4,75 persen. Skema tersebut dinilai lebih praktis dan menjamin pembayaran premi berjalan konsisten.

Ilzam Nuzuli menyebutkan, mekanisme pemotongan gaji ini sekaligus memudahkan pegawai untuk mendapatkan perlindungan jaminan hari tua tanpa proses administrasi yang rumit. Selain itu, sistem tersebut dirancang agar berkelanjutan hingga masa pensiun.

Berdasarkan data BKPP Banyuwangi, total ASN di Kabupaten Banyuwangi saat ini mencapai 15.411 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 6.218 PNS, 4.305 PPPK, dan 4.888 PPPK Paruh Waktu. Dengan adanya kerja sama ini, seluruh kelompok ASN tersebut diharapkan memperoleh perlindungan yang lebih adil dan merata.**