Banyuwangi Bikin Kejutan! Raih Penghargaan Tata Kelola Terbaik Nasional dari Mendagri

Banyuwangi, InfoBanyuwangi.com – Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi resmi dinobatkan sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Mendagri Tito menyebut, penghargaan ini menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus menampilkan kinerja terbaik.

“Penghargaan ini mendorong para kepala daerah untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Tito, apresiasi ini bukan sekadar simbol, tetapi juga menjadi tolok ukur kinerja sekaligus dasar pemberian insentif kepada daerah berprestasi. “Daerah harus berlomba-lomba menunjukkan kinerja terbaiknya,” tegasnya.

Pemkab Banyuwangi berhasil meraih skor tertinggi kategori Kabupaten, yaitu 82,92, jauh di atas skor terendah 23,24 dan rata-rata nasional 65,15. Penilaian dilakukan terhadap seluruh kabupaten dengan tingkat fiskal rendah, sedang, hingga tinggi.

Dewan juri yang diwakili GM Pusat Data Tempo, Khairul Anam, menjelaskan bahwa penilaian mengacu pada empat parameter utama:

• Indeks Inovasi Daerah (IID)
• Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM)
• Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD)

“Data yang digunakan berasal dari lima indeks penilaian Kemendagri serta empat indeks dari BPS dan Kementerian Kesehatan untuk periode 2024–2025. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” jelas Anam.

Bupati Ipuk Fiestiandani mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten yang meraih penghargaan tata kelola terbaik, tanpa melihat kategori fiskal,” ujarnya.

Ipuk menjelaskan, prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder melalui orkestrasi lintas sektor. Salah satunya diterapkan dalam Weekly Meeting bersama seluruh OPD dan camat untuk membahas persoalan aktual dan menyelesaikannya secara terkoordinasi.

“Dari pertemuan rutin ini, setiap masalah diurai dan tanggung jawab dibagi secara jelas. Tidak ada lagi ego sektoral yang membuat penyelesaian persoalan terhambat,” tegas Ipuk.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi memperkuat budaya pelayanan publik partisipatif melalui program Banyuwangi Melayani, yang menyediakan kontak langsung penanggung jawab OPD kepada masyarakat.

“Program ini memutus ruang bagi makelar, pungli, atau praktik tidak sehat lainnya,” tambahnya.

Ipuk berharap, penghargaan ini dapat menjadi energi baru bagi jajaran birokrasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.

“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya. (**)