DPRD Banyuwangi Bahas Rencana Pembangunan Lapas Baru, Imigrasi, dan Bapas Bersama Kemenko Kumham Imipas RI

Prosiber.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan kerja dari Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Kumham Imipas RI) pada Rabu, 15 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pusat terkait isu-isu aktual di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Kedatangan rombongan Kemenko Kumham Imipas RI disambut langsung oleh Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, bersama Ketua Komisi I Marifatul Kamila dan anggota Komisi IV Zamroni. Pertemuan berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRD Banyuwangi dengan suasana penuh keakraban dan semangat kolaboratif.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menjelaskan bahwa kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I N. G. Surya Mataram, beserta rombongan, bertujuan membahas isu penting seputar rencana pembangunan Lapas Kelas IIA Banyuwangi yang saat ini mengalami over kapasitas. “Kemenko Kumham Imipas berharap dukungan lembaga legislatif terkait dengan ketersediaan lahan rencana pembangunan Lapas Kelas IIA Banyuwangi sebagai upaya meminimalkan over kapasitas,” ujar Marifatul.

Ia menambahkan bahwa lahan yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seluas 2,1 hektare belum memenuhi standar ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, diperlukan tambahan lahan agar sesuai dengan syarat pembangunan Lapas baru. “Sesuai ketentuan, untuk pembangunan Lapas baru di Banyuwangi harus tersedia lahan seluas 4 hingga 5 hektare,” lanjutnya.

Selain membahas soal lahan untuk Lapas baru, pertemuan ini juga menyinggung tentang keberadaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Kantor Imigrasi Banyuwangi. Menurut Marifatul, kedua fasilitas tersebut sangat vital bagi pelayanan publik di bidang hukum dan keimigrasian.

Ia menuturkan, dengan kembalinya status Bandara Banyuwangi menjadi bandara internasional, kebutuhan akan Kantor Imigrasi yang representatif di wilayah Banyuwangi menjadi semakin mendesak. “Seiring dengan kembalinya status Bandara Banyuwangi menjadi Bandara Internasional tentu keberadaan Kantor Imigrasi di Banyuwangi sangat dibutuhkan,” tegasnya.

DPRD Banyuwangi menyatakan siap mendukung rencana tersebut, terutama karena meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bumi Blambangan. Keberadaan Kantor Imigrasi akan mempermudah masyarakat dan warga asing dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus keluar daerah.

Saat ini, Kantor Imigrasi Banyuwangi masih menempati gedung sementara yang berfungsi sebagai Unit Layanan Paspor di kawasan Pelabuhan Ketapang. “Untuk sementara, saat ini Kantor Imigrasi Banyuwangi masih menempati kantor Unit Layanan Paspor yang berada di kawasan Ketapang, Banyuwangi,” ungkap Marifatul.

Rombongan Kemenko Kumham Imipas RI yang hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan I N. G. Surya Mataram, Kabag Inspektorat Kemenko Kyata Rulina, Analis Kebijakan Madya Sutoyo, Analis SDMA Ahli Muda Ellena Soraya, Analis Hukum Ahli Pertama Bella Tamora Debora, dan ADC Adam Firdaus. Mereka turut didampingi oleh Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa.

Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang hukum, pemasyarakatan, dan keimigrasian di Banyuwangi. Dukungan legislatif akan menjadi kunci agar pembangunan Lapas baru serta penguatan fungsi Kantor Imigrasi dan Bapas dapat segera terealisasi demi mendukung kemajuan daerah dan kenyamanan masyarakat.