Cegah Keracunan, Ipuk Instruksikan Pengawasan Ketat Dapur Makan Bergizi Banyuwangi

Prosiber.com – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyoroti pentingnya penerapan standar kebersihan di dapur penyedia program Makan Bergizi (MBG). Ia meminta agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyuwangi memastikan proses pengolahan makanan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa.

Peringatan ini disampaikan Ipuk setelah dua sekolah di Banyuwangi dilaporkan mengalami kasus keracunan makanan dalam waktu satu minggu. Kedua sekolah tersebut ternyata mendapatkan pasokan makanan dari dua SPPG berbeda. Salah satu SPPG sudah ditutup sementara, sedangkan yang lain tengah diperiksa intensif.

“Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Teman-teman pengelola SPPG tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Kalau SOP dijalankan dengan benar, insiden seperti ini bisa dihindari,” ungkap Ipuk saat meninjau salah satu dapur SPPG di Kecamatan Giri pada Senin, 27 Oktober 2025.

Ia menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh dapur MBG. Semua makanan yang disajikan harus terjamin higienis dan memenuhi nilai gizi yang cukup untuk anak-anak sekolah. Ia berharap program MBG bisa terus berjalan tanpa gangguan.

“Dengan demikian bisa dinikmati anak-anak, dengan menu yang bervariasi. Mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain soal kebersihan, Ipuk juga menyoroti kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh setiap SPPG. Menurutnya, SLHS merupakan standar nasional yang harus dipenuhi sesuai keputusan Kementerian Kesehatan, agar makanan MBG yang dikonsumsi siswa benar-benar aman.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pun menggandeng Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu pengelolaan limbah dapur MBG, agar tidak mencemari lingkungan. Ipuk menilai, sanitasi yang baik adalah faktor penting dalam menjamin kualitas makanan.

Program Makan Bergizi menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo untuk mendukung peningkatan gizi anak Indonesia. Oleh sebab itu, Ipuk menekankan agar pelaksanaannya di Banyuwangi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan ketat.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, menjelaskan bahwa dua kasus keracunan yang terjadi sudah ditangani. Dua SPPG yang terlibat telah diberhentikan sementara sampai hasil investigasi menyatakan dapur aman beroperasi kembali.

“Dari 38 SPPG di Banyuwangi, sebanyak 12 sudah menjalani proses sertifikasi SLHS dan menunggu penerbitan sertifikat. Sisanya masih melengkapi sarana dan prasarana,” jelas Amir.

Amir menambahkan, SPPG yang ingin mendapatkan SLHS wajib memenuhi tiga aspek penting. Pertama, penjamah makanan harus menjalani pelatihan keamanan pangan dan lulus uji kompetensi. Kedua, dapur dinyatakan layak setelah melalui inspeksi sanitasi meliputi kualitas air, sirkulasi udara, serta pengelolaan limbah. Ketiga, dilakukan pengujian sampel makanan dan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tidak ada kontaminasi.

“Pemkab terus memantau dan membantu proses pengurusan SLHS agar semua dapur MBG memenuhi standar higienitas,” tutup Amir.