Dana Transfer Pusat Turun, DPRD Banyuwangi Desak Pemkab Tingkatkan PAD Demi Kemandirian Fiskal

InfoBanyuwangi.com – Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp660 miliar pada tahun 2026 mendorong DPRD Banyuwangi untuk menegaskan langkah strategis. Komisi III DPRD meminta pemerintah daerah mempercepat langkah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tetap menjaga keseimbangan fiskal dan kesinambungan pembangunan.

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Febri Prima Sanjaya, mengatakan bahwa kondisi ini harus dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk berinovasi mencari sumber pendapatan baru. Menurut Febri, daerah tidak bisa terus bergantung pada dana pusat, melainkan harus memperkuat potensi ekonomi lokal.

“Kita meminta eksekutif untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru yang sah, bukan dengan menambah beban pungutan yang tidak perlu, demi mewujudkan kemandirian daerah dan pembangunan yang merata,” ucap Febri, Jumat, 7 November 2025.

Febri menambahkan, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah memperluas basis pajak daerah. Ia mencontohkan potensi yang dapat dimaksimalkan dari sektor pertambangan serta pengelolaan aset milik daerah yang belum digunakan secara optimal.

“Pengelolaan aset daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien akan memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap penerimaan daerah,” ungkap Febri.

Tak hanya dari sisi pendapatan, Komisi III juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah pada tahun 2026. Febri menilai alokasi anggaran harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program yang tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga.

“Kita berharap ada evaluasi terhadap belanja yang kurang prioritas dan kurang berdampak langsung kepada masyarakat,” tutur Febri.

Hasil evaluasi yang dilakukan hingga Jumat, 31 Oktober 2025, mencatat realisasi Pendapatan Daerah mencapai 83,67 persen. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Transfer berada di angka 82,47 persen, sedangkan PAD mencapai 84,42 persen. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi tercatat 82,32 persen, sementara penerimaan PAD melebihi target hingga 134,8 persen. Posisi kas giro dan deposito daerah mencapai Rp396.042.132.665.

Sementara itu, belanja daerah baru terealisasi 64,61 persen, dengan rincian belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, dan bantuan sosial sebesar 66,07 persen. Belanja modal tercatat 46,87 persen, sedangkan belanja tidak terduga mencapai 78,94 persen.

Dengan capaian tersebut, DPRD Banyuwangi berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah konkret agar target pendapatan dan belanja daerah di tahun 2026 dapat tercapai tanpa mengganggu stabilitas pembangunan dan layanan publik.*