Instruksi Menteri PANRB Rini: ASN Diminta Siaga Total dan Perkuat Layanan Publik Saat Bencana Meluas

InfoBanyuwangi.com – Gelombang bencana yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini untuk mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara. Menteri Rini meminta seluruh aparatur di pusat maupun daerah memperkuat solidaritas, siaga total, serta menjaga ketahanan layanan publik agar masyarakat tetap mendapatkan bantuan dan pelayanan yang mereka butuhkan. Seruan ini disampaikan setelah banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan daerah lainnya. Minggu, 30 November 2025.

Menteri Rini dalam pernyataannya menuturkan ajakan yang bersifat kemanusiaan. “Kami mengimbau dan mengajak seluruh ASN di mana pun bertugas untuk memberikan bantuan secara ikhlas dan sukarela kepada saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah. Hal tersebut menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama untuk setidaknya meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Menteri Rini. Sebagian dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan ASN adalah wujud nyata kepedulian negara di tengah krisis.

Selain itu, Menteri Rini menekankan perlunya pimpinan instansi untuk mengoordinasikan penggalangan bantuan di lingkungan masing-masing. Dengan koordinasi yang jelas, bantuan dapat tersalurkan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Dukungan pimpinan juga dibutuhkan agar gerakan solidaritas ASN di setiap instansi dapat berjalan terarah dan tidak tumpang tindih.

Di wilayah terdampak, ASN diberikan dispensasi khusus terkait kehadiran dan penyesuaian kinerja. Menteri Rini meminta pimpinan instansi mengutamakan keselamatan pegawai, sekaligus melakukan pendataan cepat pegawai yang turut menjadi korban bencana. Untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, mekanisme kerja fleksibel juga perlu disusun agar layanan pemerintah tidak terhenti meski situasi belum sepenuhnya pulih.

Tidak hanya ASN di daerah terdampak, aparatur di wilayah sekitar serta kementerian dan lembaga lain juga diminta siap dimobilisasi untuk mendukung penanganan darurat maupun pemulihan. Menteri Rini menjelaskan, “Kita perlu gotong royong, dan aparatur di daerah sekitar dan K/L terkait dapat membantu memperkuat kapasitas daerah terdampak.” Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu antarinstansi.

Unit pelayanan publik yang berada di wilayah rawan bencana diwajibkan mengaktifkan SOP darurat, menyusun strategi kesinambungan layanan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Masyarakat yang terdampak berhak mendapatkan layanan tanpa hambatan, terutama dalam kondisi darurat yang menuntut respon cepat.

Saat memasuki tahap pemulihan, pemerintah menyiapkan sejumlah kemudahan, termasuk layanan percepatan penggantian dokumen administrasi kependudukan yang hilang atau rusak. Warga terdampak juga akan memperoleh layanan prioritas dalam akses kesehatan, bantuan logistik, hingga dukungan sosial. Langkah ini menjadi bukti bahwa negara ingin masyarakat kembali pulih dengan lebih cepat.

Di sisi lain, Menteri Rini menegaskan pentingnya akurasi informasi. ASN diminta untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tidak menimbulkan kebingungan atau keresahan. Penyebaran berita yang belum terverifikasi juga harus dihindari agar ruang publik tidak dipenuhi oleh informasi yang merugikan dan tidak benar.

Menteri Rini juga menyampaikan apresiasi mendalam bagi aparatur yang bekerja langsung di lapangan. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASN, tenaga kesehatan, petugas layanan publik, BPBD, dan seluruh aparatur daerah yang saat ini telah dan terus bekerja siang maupun malam di lapangan. Mereka adalah garda depan yang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dan pertolongan. Kami berpesan untuk tetap berhati-hati dan bekerja dengan hati,” tutur Menteri Rini.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto turut menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan daerah terdampak. Pernyataan ini memperkuat langkah bersama yang sedang dijalankan seluruh elemen pemerintahan.*