Banyuwangi Jadi Contoh Nasional: SPBE Tertinggi Jadi Kajian Doktoral di IPDN

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam bidang transformasi digital pemerintahan. Pada tahun 2024, Banyuwangi berhasil meraih indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi di Indonesia untuk kategori pemerintah kabupaten, dengan skor impresif 4,50 dari skala maksimal 5. Pencapaian ini tidak hanya mendapatkan pengakuan nasional, tetapi juga menjadi objek penelitian akademik di tingkat doktoral.​

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Nanik Murwati, menjadikan keberhasilan Banyuwangi sebagai fokus disertasinya di Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dalam sidang terbuka yang digelar pada Selasa, 29 April 2025, Nanik memaparkan faktor-faktor kunci yang mendorong kesuksesan digitalisasi pemerintahan di Banyuwangi.​

“Kenapa Banyuwangi ini memiliki indeks SPBE yang baik? Karena mampu menjalankan 5P dengan sangat baik,” ungkap Nanik dalam sidang yang dipimpin oleh Rektor IPDN, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.​

Lima pilar utama yang disebut sebagai “5P” oleh Nanik meliputi:​

1. Penyiapan Infrastruktur Digital: Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, termasuk perluasan jaringan internet dan fasilitas penunjang sistem digital.​

2. Perangkat Digital: Pengembangan aplikasi layanan publik digital yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.​

3. Partisipasi Publik: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses digitalisasi layanan melalui edukasi, literasi digital, dan kanal interaktif.​

4. Personil dan Penguatan SDM: Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan dan pendampingan untuk mengoperasikan sistem digital secara efektif.​

5. Partnership (Kemitraan): Kolaborasi dengan berbagai institusi lain untuk mendukung implementasi dan pengembangan sistem pemerintahan digital.​

Nanik menekankan bahwa keberhasilan implementasi kelima pilar tersebut tidak lepas dari komitmen kuat pimpinan daerah. “Kelima hal tersebut dapat berjalan dengan baik karena didukung dengan komitmen pemimpinnya yang kuat, sehingga bisa berjalan dengan baik,” terangnya.​

Komitmen tersebut, lanjut Nanik, tercermin dalam regulasi dan penganggaran yang mendukung transformasi digital. “Komitmen mewujudkan pemerintahan digital itu ada di RPJMD. Begitu pula dengan komitmen anggaran yang diberikan. Ini yang mempengaruhi kesuksesan SPBE di Banyuwangi karena komitmen dari Bupatinya,” sebutnya.​

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang hadir dalam sidang terbuka tersebut, menyambut baik hasil penelitian Nanik. “Apa yang diungkapkan oleh Bu Nanik ini menjadi penyemangat bagi kami. Tentu, ini juga menjadi input penting untuk terus berinovasi dan memberikan kinerja terbaik kami, khususnya penguatan digitalisasi pelayanan publik,” ungkapnya.​

Prestasi Banyuwangi dalam SPBE juga mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo, yang menyerahkan langsung penghargaan kepada Bupati Ipuk pada ajang Digital Government Award 2024 di Istana Negara. Penilaian SPBE tersebut melibatkan 47 indikator yang membentuk ekosistem digital di suatu instansi, dengan partisipasi 30 perguruan tinggi untuk menjamin objektivitas.​

Keberhasilan Banyuwangi dalam transformasi digital diharapkan dapat menjadi model bagi kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. “Saya kira succes history Banyuwangi ini, perlu menjadi benchmark bagi kabupaten/ kota lainnya yang ingin meningkatkan indeks SPBE sebagai sebuah masa depan pelayanan publik,” tegas Nanik.​

Dengan pencapaian ini, Banyuwangi tidak hanya menunjukkan kemampuan dalam mengadopsi teknologi untuk pelayanan publik, tetapi juga menjadi inspirasi nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.