Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » Tunggu Konsultasi ke Pemprov Jatim, Disperindag Tak Bisa Layani Pembayaran Retribusi Galian C

Tunggu Konsultasi ke Pemprov Jatim, Disperindag Tak Bisa Layani Pembayaran Retribusi Galian C

(258 Views) March 9, 2017 7:08 pm | Published by | No comment

Kepala Bidang Perindustrian dari Disperindag Kabupaten Banyuwangi, I Komang Dedi

 

Banyuwangi, Memorandum – Mekanisme lama, Pemkab Banyuwangi mensyaratkan, rekanan jasa kontruksi dalam proses pengajuan permohonan pencairan anggaran proyek yang dikerjakan, harus melampirkan bukti pembayaran retribusi Galian C, ternyata belum bisa dilayani sebagaimana mestinya. Sebab, masih ada tahapan konsultasi ke Pemrov Jawa Timur, terkait peralihan pengelolaan dari yang semula ditangani Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Banyuwangi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banyuwangi.

Persoalan itu, terungkap saat pengusaha, bernama Zamroni diketahui rekanan jasa kontruksi Pemkab, yang mendatangi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banyuwangi, Jalan Ahmad Yani, baru ini (7/3).

Zamroni kepada Memorandum mengatakan, pihaknya datang ke Disperindag berniat membayarkan retribusi galian C. Pihaknya merasa tidak ingin melanggar ketentuan yang diberikan Pemkab. Namun, sayangnya niat baik itu belum bisa dilayaninya pembayaran retribusi galian C.

“Masalah ini jelas membuat kita semakin sulit. Tadi sudah saya tanyakan langsung kepihak Disperindag, jawabnya tidak jelas. Katanya masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Zamroni.

Dan tanpa bukti tersebut, tambah Zamroni, rekanan dipastikan tidak dapat mencairkan anggaran proyek yang dikerjakannya. “Inginnya cepat selesai, cepat dibayar, biar lancar semuanya,” imbuhnya.

Tanggapan serius, pula datang dari pengusaha jasa kontruksi lainnya. Yakni, Ir HM Eko Sukartono, yang mengaku, persyaratan pelampiran bukti pembayaran retribusi Galian C harusnya ditinjau kembali. Menurutnya, seharusnya Pemerintah daerah tidak lagi memungut retribusi galian C, karena itu sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

“Bila bukti pembayaran retribusi ini menjadi persyaratan pencairan anggaran, jelas akan bermasalah. Sebab untuk memenuhi kebutuhan galian C, kontraktor kan membeli langsung kepada pengusaha tambang. Dan nyatanya, masih harus membayar retribusi lagi. Ini jelas merupakan pelanggaran regulasi, karena terjadi penarikan pungutan ganda. Kontraktor yang dirugikan,” kata Eko.

Pengusaha dikenal mantan anggota DPRD itu, mengaku sudah pernah mempertanyakan masalah itu, tetapi tidak didengar oleh Pemkab Banyuwangi.

Dikonfirmasi terkait retribusi galian C, Kepala Bidang Perindustrian dari Disperindag Kabupaten Banyuwangi, I Komang Dedi, menjelaskan, pihaknya masih mempelajari regulasi yang mengatur masalah pungutan tersebut. “Kita masih mempelajari masalah ini dan kemarin sudah meminta arahan dari Pemprov. Intinya, Pemprov menjelaskan bahwa permohonan bukti pembayaran retribusi ini seharusnya diajukan oleh penambang, bukannya kontraktor. Untuk itulah, biar tidak terjadi tumpah tindih peraturan, masalah ini masih terus kita pelajari,” katanya.

Komang Dedi, menjawa pertanyaan wartawan, tidak menampik bahwa selama ini telah terjadi dobel pungutan atas retribusi Gallian C. (bud/coi)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for Tunggu Konsultasi ke Pemprov Jatim, Disperindag Tak Bisa Layani Pembayaran Retribusi Galian C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*