Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » Terancam Dihapuskan Modin Lapor DPRD

Terancam Dihapuskan Modin Lapor DPRD

(639 Views) December 9, 2016 7:29 am | Published by | No comment

Tidak Diakui Kementrian Agama, Terancam Dihapuskan

mudin-kawin

Mudin mengadu ke DPRD, melakukan dialog dengan Wakil Ketua DPRD HM Joni Subagio. (ft. Memorandum Hariyadi)

Banyuwangi, Memorandum – Mendengar kabar akan dihapusnya peran modin perkawinan maupun kematian Kelurahan di Kecamatan Kota Banyuwangi. Puluhan Modin yang tergabung dalam Forum Komunikasi Modin (FORKOM) mendatangi gedung wakil rakyat, untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat atau hearing terkait kejelasan status, peranan dan fungsinya ditengah masyarakat, yang rencananya akan diberangus oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi.

Dalam rapat hearing lintas Komisi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Joni Subagio, SH.MH, juga diundang hadirkan Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi, Mustain Hakim, S.Ag. M.HI, Kasie Binmas Islam Kemenag Banyuwangi, Moh.Jali, Camat Kota, Bagian Kesra Pemkab, A.Kholili dan beberapa anggota Komisi I dan IV DPRD Banyuwangi.

Juru bicara FORKOM, H. Fathurohman yang sekaligus sebagai modin di Kelurahan Tukangkayu menyampaikan, sejak adanya surat himbauan dari KUA Kecamatan Banyuwangi, yang ditujukan kepada Lurah se kecamatan Banyuwangi,  pelayanan adminitrasi maupun dokumen pernikahan tidak lagi mengunakan jasa modin, menimbulkan kegelisahan. Para modin se kecamatan Banyuwangi, menganggap KUA Kecamatan Banyuwangi telah memutus mata pencaharian yang mereka jalani selama ini. Padahal kenyataanya masyarakat masih membutuhkan jasa modin untuk mengurus hal yang terkait dengan perkawinan maupun kematian (Kifayah).

“ KUA Kecamatan Banyuwangi menganggap kami sudah tidak memiliki kapasitas mengurus berkas –berkas pernikahan di masyarakat” ungkap H. Fathurohman saat menyampaikan aspirasi dihadapan anggota DPRD Banyuwangi, Senin (5/12/2016) di Ruang Khusus DPRD Banyuwangi.

Demikian pula pernyataan, H.Mukhlas modin Kelurahan Singonegaran, selama ini dalam menjalankan fungsi keagamaan di masyarakat, modin tidak pernah meminta imbalan jasa, yang berlebihan kepada masyarakat. Sementara Pemerintah Daerah masih belum memberikan perhatian kepeda modin yang selama ini membantu masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan maupun membantu proses penangganan kematian warga.

“Selama ini kami tidak pernah mendapatkan insentif dari Pemda, rejeki kami dari pemberian masyarakat sebagai imbalan jasa” Ucap H.Muhklas.

Menanggapi keluhan para modin dalam rapat hearing. Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi, Mustain Hakim menjelaskan, pihaknya tidak bermaksud menghapus peran modin di setiap kelurahan di Kecamatan Banyuwangi.

 Surat himbauan yang disampaikan kepada Lurah-Lurah. hanya terkait dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu. Mengingatkan pemberlakuan PP No. 19 tahun 2015 tentang tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk. Sehingga KUA Kecamatan Banyuwangi bebas dari Pungli, Gratifikasi dan Korupsi.

“kalaupun masyarakat masih membutuhkan peran Modin, pengajuan berkas nikah di KUA harus dilampirkan surat kuasa bermaterai” jelas Mustain Hakim.

Guna mencari solusi yang terbaik bagi para modin di Kabupaten Banyuwangi, Wakil Ketua DPRD, H.Joni Subagio berencana menggelar kembali hearing dengan modin, guna mencari kebijakan yang tepat agar para modin di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah, seperti halnya Guru ngaji, RT dan RW. (ydi)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for Terancam Dihapuskan Modin Lapor DPRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*