Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » LAROS » Terancam Digusur Satpol PP, PKL Karangdoro Mengadu Ke DPRD

Terancam Digusur Satpol PP, PKL Karangdoro Mengadu Ke DPRD

(423 Views) September 22, 2016 7:39 pm | Published by | No comment

pedagang-kaki-lima-banyuwangi

Banyuwangi, Memorandum – Merasa bangunan lapak  maupun kios  bakal digusur, sejumlah pedagang di kawasan stren sungai Dusun Blogagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari,Kabupaten Banyuwangi mengadu ke Kantor DPRD, Rabu (21/9). Para Pedagang merasa usaha yang selama ini tidak merusak kawasan stren sungai Karangdoro.

Ancaman Penggusur lapak dan kios milik pedagang di pingir sungai (stren) Karangdoro dinilai mengada-ada dan tidak berpihak kepada usaha kecil. Padahal pedagang selama ini mengadalkan ekonomi mereka dari kawasan pingir sungai Karangdoro ini. Untuk memastikan nasib mereka pedagang yang mengatasnamakan Ulik Sekali Barokah mengadukan surat penggusuran ke komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi.

“ Rapat dengar pendapat ini, menindaklanjuti surat permohonan hearing dari paguyuban ULIK, yang di sampaikan kepada Ketua DPRD tertanggal 3 April 2016” jelas Ketua Komisi I, Ficky Septalinda saat rapat dengar pendapat, Rabu kemarin (21/9).

Perwakilan Paguyuban pedagang ULIK, Sudomo dalam rapat dengar pendapat menyampaikan, bahwa untuk sementara waktu merasa keberatan membongkar tempat usahanya yang berdiri di bantaran sungai Karangdoro. Pedagang beralasan, selama ini Dinas PU Pengairan dan Dinas PU Binamarga sebagai instansi terkait, tidak pernah mengusik keberadaan kios usahanya. Disisi lain, 9 bangunan yang berdiri di strent kali karangdoro tersebut, tidak menganggu aliran air sungai maupun lalu lintas dijalan, ungkapny.

“ Bangunan kios usaha kami tidak menganggu aliran sungai dan lalu lintas jalan. instansi terkaitpun tidak pernah mengusik, kok Satpol PP dan Camat Tegalsari membuat kebijakan untuk membongkar” ungkap Sudomo dihadapan anggota Komisi I DPRD.

Padahal, jika Pemerintah Daerah memberikan solusi bijak, dengan menyediakan lahan relokasi bagi 9 pedagang kecil yang selama ini mengais rejeki di lokasi strent kali Karangdoro, tentu mereka tidak akan menolak rencana pembongkaran tempat usahanya.

Menanggapi aduan Pedagang tersebut camat Tegalsari, Hariono mengatakan, bangunan di sepanjang bantaran sungai karandoro tersebut belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan melanggar Peraturan Menteri PU No. 17/PRT/M/2011, terkait larangan mendirikan bangunan di sepanjang Garis Sepadan Sungai (GSS).  Camat menyatakan telah menyediakan lahan alternative   terkait dengan lahan relokasi pedagang. Pemerintahan Desa Karangdoro telah menyediakan tanah aset desa untuk dipergunakan lokasi berdagang.

Plt Kasatpol PP, Abdul Aziz Hamidi, rencana pembongkaran bangunan di sepadan sungai Karangdoro, sudah melalui mekanisme surat teguran yang telah disampaikan sebelumnya kepada pemilik bangunan di bantaran sungai, namun tidak diindahkan.

“ Satpol PP hanya melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah” tegasnya.

Ketua Komisi I mengakhiri hearing meminta  pembongkaran bangunan di sepadan sungai Karangdoro tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah. Komisi I beranggapan, Pemerintah Daerah tidak akan mematikan usaha pedagang di strent kali Karangdoro dibuktikan Pemerintahan Desa juga telah menyediakan lahan relokasi pedagang.

“ Kami harapkan paguyuban pedagang bermusyawarah mencari solusi terbaik, toh Pemerintahan Desa telah menyediakan lahan untuk berdagang” harap Ficky sebelum menutup rapat hearing. (ydi/nre)

Sumber | Koran Harian Memorandum

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for Terancam Digusur Satpol PP, PKL Karangdoro Mengadu Ke DPRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*