Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » Raperda Larangan Praktek Rentenir Untuk Melawan Lintah Darat Berjubah Koperasi

Raperda Larangan Praktek Rentenir Untuk Melawan Lintah Darat Berjubah Koperasi

(581 Views) September 24, 2016 2:23 pm | Published by | No comment
raperda-larangan-praktek-rentenir

– Legislator PPP DPRD Banyuwangi, Syamsul Arifin, SH., pengusul Raperda Larangan Praktek Rentenir

Banyuwangi, Memorandum – Diakui atau tidak, praktek rentenir sudah mengakar di kalangan masyarakat. Sebagian besar korbannya adalah warga masyarakat yang terdesak dengan kebutuhan keuangan, yang dengan begitu mudah dilayani oleh pemilik modal, yang menyebarkan petugasnya untuk beroperasi ‘door to door’ dengan berbendera lembaga Koperasi.

Dari pantauan Memorandum di lapangan, tidak sedikit warga masyarakat yang merasa tercekik dengan praktek hutang-piutang ala rentenir. Namun, warga mengaku, meminjam uang kepada rentenir itulah jalan termudah untuk mengatasi kesulitan masalah keuangannya, meski dengan bunga yang melangit. Untuk mengatasi kondisi tersebut, legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Banyuwangi, Syamsul Arifin, SH., berinisiatif mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Larangan Praktek Rentenir.

Ditemui diruang kerjanya, Jum’at (22/9) siang, Syamsul Arifin membeber data tentang jangkauan praktek rentenir di lapangan. Menurut data, dari 95.455 bidang usaha yangada di Banyuwangi, 51 persennya merupakan lahan basah bagi praktek rentenir. Dan dari 20.847 usaha sektor jasa, 40 persennya juga menjadi lahan basah bagi praktek rentenir. “Sesuai dengan definisinya, ‘Rentenir’ adalah praktek meminjamkan uang dalam rentang waktu yang singkat dan dengan bunga selangit. Dan yang terbesar yang menjadi korbannya sebenarnya adalah ibu-ibu rumah tangga, yang tidak memiliki kelayakan usaha, tetapi banyak menjadi korban praktek rentenir yang dilakukan secara door to door,” ungkap legislator asal Kecamatan Kalibaru itu.

Disinggung tentang draft Raperda yang diajukannya, menurut Syamsul, sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Raperda dan akan segera dijadualkan pembahasannya. Draft tersebut, kata Syamsul, juga sudah dilengkapi dengan hasil kajian akademik yang dilakukan oleh Universitas Jember. “Dalam Raperda itu, direkomendasikan untuk pembentukan Satgas Gerakan Terpadu Anti Rentenir (Getar). Perda ini ditambah dengan Keputusan Bupati untuk pelaksanaannya di lapangan, akan menjadi payung hukum bagi Satgas Getar untuk melakukan penertiban di lapangan,” jelasnya.

Tentang bagaimana mengatasi praktek rentenir yang beroperasi dengan menggunakan bendera koperasi, menurut Syamsul, salah satunya dengan jalan melakukan optimalisasi koperasi-koperasi yang ada, yang benar-benar memiliki anggota dan didirikan oleh anggota, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kata Syamsul, melalui pihak eksekutif Perda tersebut diharapkan akan juga berfungsi untuk maksimalisasi pemanfaatan dana-dana Desa bantuan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. (bud)

Sumber | Koran Harian Memorandum

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for Raperda Larangan Praktek Rentenir Untuk Melawan Lintah Darat Berjubah Koperasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*