Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » LAROS » Polres Mediasi Warga Tolak Tambang – BSI

Polres Mediasi Warga Tolak Tambang – BSI

(744 Views) October 21, 2015 9:21 am | Published by | No comment

Perusahaan Punya Ijin dari Pemerintah

Banyuwangi, Memorandum – Aksi protes ratusan warga tolak tambang Tumpang Pitu Petak 13 Rowo Jambe, Pesanggaran di camp PT.  Bumi Suksesindo (BSI), Senin (19/10). Berlanjut dala rapat koordinasi dimoderatori Kapolres Banyuwangi AKBP yang mengundang hadirkan Pemda Banyuwangi, masyarakat diwakili tokoh masyarakat kontra tambang, BSI sendiri, bertempat di Aula Dirta Brata Mapolres, Selasa (20/10) .

Diketahui bahwa pengadaan infrastruktur jalan yang kini dilakukan PT Bumi Suksesindo (BSI) di tidak menyalahi aturan. Karena perusahaan tambang mineral di Gunung Tumpang Pitu tersebut telah mengantongi ijin dari Kementerian Kehutanan.

Hal itu disampaikan H. Abdul Kadir, M.Si Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi, didalam forum resmi. Dia juga memaparkan bahwa PT BSI telah mengantongi 194,7 hektar lahan yang boleh diproduksi.

“Status Hutan Tumpangpitu telah dirubah dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Luas hutan yang dirubah statusnya itu mencapai 1942 hektar. Namun PT BSI hanya diperkenankan melakukan aktivitas pertambangan di 194,27 hektar,” jelas Abdul Kadir.

Perubahan status lahan itu juga merubah pola sistem penambangan. Proses penambangan mineral wajib menggunakan sistem underground atau pengeboran bila kawasan yang ditambang termasuk hutan lindung. Tapi, lanjut Kadir, pola penambangan bisa dilakukan secara terbuka bila itu hutan produksi.

“Berhubung Hutan Tumpangpitu sudah diubah menjadi hutan produksi, maka tidak salah jika PT BSI melakukan sistem penambangan terbuka. Tapi perusahaan juga wajib menyediakan lahan kopensasi dua banding satu dari lahan yang dieksploitasi. Saat ini PT BSI sudah menyediakan lahan pengganti seluas 400 hektar,” tambahnya.

Kadir menambahkan, BSI wajib memenuhi ijin mendirikan bangunan (IMB) serta ijin gangguan (HO) bila memulai pembangunan gedung perkantoran. Sejak Juli 2015, BPPT Banyuwangi telah menerima permohonan itu tapi belum memprosesnya.

“Kita belum sentuh karena Perda Tataruang belum diubah. Perubahan tata ruang yang diusulkan pemerintah telah disahkan DPR 15 Oktober 2015 lalu. Namun kita belum bisa menggunakannya karena belum dilakukan verifikasi lahan. Tapi pembukaan hutan untuk pengadaan jalan serta pembangunan kamp sementara boleh dilakukan tanpa IMB. Tapi bila sudah memulai pembangunan permanen maka BSI wajib mengantongi IMB,” tegas Kadir lagi.

Terkait amdal, Plt. Kepala BLH, Khusnul Khotimah, mengakui bila BSI sudah mengantongi ijin eksploitasi. Proses keluarnya amdal itu sudah melalui tahapan  yang benar. “Uji publik juga sudah dilakukan pada 23 November 2013. Tim ahli juga sudah turun melakukan uji sample air laut. Semuanya sudah pada jalurnya,” tukasnya.

Penjelasan tokoh kontra tambang, Rudi Santoso, mengerti. Sebenarnya sejak awal masyakarat Desa Sumberagung ingin penjelasan secara terbuka tentang aktivitas pertambangan yang dilakukan PT BSI terkait pembersihan lahan untuk gedung perkantoran baru berlangsung.

“Mestinya sejak awal ini dilakukan. Pemda plus manajemen BSI menggelar sosialisasi terbuka pada warga sehingga tidak memicu terjadinya unjukrasa seperti Senin (19/10/2015) kemarin. Setelah diajak dialog warga ngerti kok,” ujarnya.

Hadir dalam acara itu, Kepala Dishubkominfo, Suprayogi SH , Direktur BSI Cahyono Seto, dan Kapolsek Pesanggaran AKP Sudarsono, serta sejumlah massa kontra tambang BSI, Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama bertindak sebagai moderator. Sebagai juru penengah Kapolres meminta warga tidak berpikiran negatif bahwa polisi mendapat aliran dana dari BSI.

“Kenapa Kami tidak bertindak karena tahu PT BSI sudah mengantongi ijin lengkap dan Prosudur. Perusahaan ini aset Banyuwangi , dan Jawa Timur, bahkan Indonesia. Mari dijaga untuk melancarkan pembangunan,” ungkap AKBP Bastoni Purnama mengakhiri pertemuan itu. (mam)

Sumber : Koran Harian Memorandum

MEMORANDUM

Categorised in:

No comment for Polres Mediasi Warga Tolak Tambang – BSI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*