Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » BUDAYA » Perda Budaya Masuk Agenda Prolegda 2016

Perda Budaya Masuk Agenda Prolegda 2016

(676 Views) October 15, 2015 6:08 pm | Published by | No comment

Banyuwangi, Memorandum – Minimnya regulasi yang mengatur tentang sistem perlindungan, pengawasan dan penanganan peninggalan-peninggalan kuno, menyebabkan beberapa situs peninggalan sejarah yang ada di Banyuwangi belum tertangani dengan baik. Bahkan tidak sedikit artefak peninggalan sejarah yang ditemukan masyarakat di areal situs sejarah, sudah berpindah-tangan ke luar daerah. Padahal sabagai kawasan bekas wilayah kerajaan, Banyuwangi banyak sekali memiliki situs-situs sejarah dan Budaya yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Mengantisipasi masalah tersebut, DPRD merasa perlu segera mengambil langkah dengan menerbitkan sebuah Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur masalah tersebut. Sebagaimana diungkap oleh anggota Komisi II DPRD Banyuwangi, H Sugiharto, SE., Raperda tentang Peninggalan Sejarah dan Budaya tersebut sudah masuk kedalam agenda Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2016 mendatang.

“Itu sudah diusulkan oleh Mas Punjul (seniman yang saat ini menjadi anggota DPRD Banyuwangi, red.). dan kita langsung setuju untuk diagendakan dalam Prolegda 2016. Itu sangat penting untuk merlindungi kekayaan budaya dan peninggalan-peninggalan sejarah kita,” kata H Sugiharto, yang ditemui Memorandum saat melihat dari dekat prosesi jamasan Pusaka Kuno di Pelinggihan Budaya, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, (Disbudpar), Rabu (13/10) kemarin.

Sementara itu, data dari pihak Disbudpar Kabupaten Banyuwangi menyebutkan, dari sekian banyak situs sejarah yang ada di Banyuwangi, sampai saat ini baru 23 situs peninggalan kuno yang ditangani Disbudpar. Kepala Bidang kebudayaan Disbudpar Kab Banyuwangi, Drs Choliqul Ridha, menjelaskan, banyaknya situs sejarah yang belum tertangani itu karena masih terhambat oleh kewenangan tugas dan administrasi. “Sebagian besar situs sejarah tersebut justru berada dalam wilayah Hutan Lindung. Jadi untuk menanganinya, masih terhambat oleh batasan kewenangan tugas,” kata Choliqul Ridha.

Sebagai instansi di bawah Pemkab Banyuwangi, kata Choliqul Ridha, kewenangannya sangat terbatas. Sementara ini, lanjutnya, pihak Disbudpar hanya bisa memberikan bantuan tali asih kepada Juru Pelihara (Jupel) di 23 situs. “ Yang sudah dilakukan saat ini adalah memberikan bantuan tali asih untuk para Jupel di 23 situs. Bantuan yang diberikan setiap 3 bulan sekali itu sumber dananya dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Jadi sementara ini hanya itu yang bisa kita lakukan,” kata Choliqul Ridha. (bud)

Sumber : Koran Harian Memorandum

Categorised in: ,

No comment for Perda Budaya Masuk Agenda Prolegda 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*