Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » Pemkab Banyuwangi Pandang Sebelah Mata Kemampuan BPD

Pemkab Banyuwangi Pandang Sebelah Mata Kemampuan BPD

(420 Views) September 26, 2016 3:40 pm | Published by | No comment

Banyuwangi, Memorandum – Dana Desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar, diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi pengunaannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal pengunaan anggaran.

Kenyataannya, sejak Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa digulirkan, peran BPD masih dianggap sebelah mata dan terkesan kurang mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah. Hal inilah yang melatar belakangi Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Banyuwangi mengajukan hearing ke Komisi I DPRD Banyuwangi. “Hearing yang kami ajukan, bermaksud mengingatkan Pemerintah Daerah terkait peran strategis BPD, yang kedua, mempertegas pencairan Dana Desa tahun 2016 yang masih belum sesuai dengan amanat UU Desa,” jelas Koordinator Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudy Latief, saat dikonfirmasi Memorandum, Kamis (22/9) lalu di Gedung Dewan.

Pemerintah Daerah cenderung mengabaikan peran dan fungsi BPD, perhatiannya hanya sebatas pada regulasi, kapasitas dan kemampuan Kades dan perangkatn1a serta soal dana. Padahal,selain itu ada soal lain yang perlu diperhatikan, seperti halnya penguatan kapasitas BPD sebagai kunci keberhasilan pembangunan Desa. “Pemerintah terkesan hanya menyediakan regulasi, tetapi belum serius meningkatkan kapasitas dan kemampuan BPD “ ungkapnya.

Berikutnya terkait dengan Dana Desa tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dinilai belum sungguh-sungguh menjalankan amanat Undang-Undang Desa, terbukti hingga disahkannya Perubahan APBD Banyuwangi tahun 2016, besaran Dana Desa belum memenuhi 10 persen Dana Transfer setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal Pemerintah Pusat tidak memotong Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Banyuwangi, selain itu, setiap tahun SILPA APBD Banyuwangi juga tergolong masih tinggi. “189 Desa hanya mendapatkan tambahan 10 Milyar dalam Perubahan APBD, seharusnya sekitar 40 Milyar, dalam hearing kali ini kami ingin memastikan Dana Desa tahun 2017 harus sesuai amanat UU Desa,” kata Rudy.

Demikian pula dengan keberadaan pendampin desa, Rudi menganggap kinerja pendamping desa tidak maksimal, dan dugaan politisasi pengadaan tenaga pendamping semakin menjauhkan harapan publik pada ketersediaan tenaga pendamping yang berkualitas.

Namun sangat disayangkan, rapat hearing Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Banyuwangi, tidak dapat dilanjutkan dan akan dijadwalkan kembali, lantaran pihak eksekutif, yakni badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala bagian Hukum Pemkab Banyuwangi tidak menghadiri undangan yang dilayangkan komisi I DPRD Banyuwangi.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi I, Ficky Septalinda mengatakan, sangat mengapresiasi langkah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Banyuwangi yang terus berupaya memperjuangkan transfer Dana Desa sesuai amanat Undang-Undang. “ Komisi I akan menjadwalkan kembali hearing ini, dalam rapat Badan Musyawarah Dewan” ucap Ficky singkat. (ydi/bud)

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for Pemkab Banyuwangi Pandang Sebelah Mata Kemampuan BPD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*