Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali

Click to open Menus
Home » LAROS » Pemberlakuan OPD Baru Kesiapan Piranti Lunak dan Perubahan Nomenklatur

Pemberlakuan OPD Baru Kesiapan Piranti Lunak dan Perubahan Nomenklatur

(421 Views) January 5, 2017 9:16 am | Published by | No comment

Oleh ;

Eko Budi Setianto

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dibawah Pemkab Banyuwangi, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang telah disyahkan DPRD pada 19 Agustus 2016 lalu, mulai diberlakukan efektif sejak awal Januari 2017. Penataan dan penempatan pejabat yang akan mengendalikan OPD Baru, pun telah dilakukan oleh Bupati H Abdullah Azwar Anas.

Mengacu pada pengesahan Raperda tentang susunan OPD baru serta program dan kebijakan yang telah disiapkan Bupati dalam rangka mengakselerasi gerak pembangunan serta pelayanan masyarakat, OPD baru seharusnya sudah siap menjalankan tugas sesuai tupoksi, termasuk kesiapan piranti lunak yang akan digunakannya. Namun, secara nomenklatur, keberadaan beberapa OPD masih membingungkan masyarakat, karena papan nama yang terpasang ternyata belum berubah.

Masalah nomenklatur ini memang tidak terlalu prinsip. Namun pertanyaan yang muncul dari kalagan masyarakat pengguna jasa, misalnya; kantornya dimana, namanya berubah jadi apa, dan sebagainya, seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Apalagi, pengesahan dan persiapan pelaksanakaan OPD baru sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Sementara, dari hasil pantauan di lapangan, beberapa pejabat yang akan menempati pos di OPD baru ternyata masih banyak yang ‘sibuk’ melakukan penyesuaian. Ada juga beberapa orang yang tampak sibuk mengembalikan fasilitas dan ‘peralatan kerja’ yang digunakan sebelumnya, kepada para penggantinya.

“Saya dimutasi ke Kantor Perpustakaan Daerah. Ini saya sedang mengembalikan Laptop yang selama ini saya gunakan,” ungkap seorang pejabat setingkat Kebala Bidang, yang nampaknya masih mengedepankan masalah ‘etika’ dan mentaati peraturan yang berlaku. Masalahnya, tidak menutup kemungkinan dengan pembentukan OPD baru dan pergeseran personel pejabat, juga akan berpengaruh banyak terhadap keberadaan aset-aset Pemkab.

Perubahan OPD yang juga dilakukan berbagai daerah Kabupaten/Kota ini diharapkan akan mampu memacu kinerja pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bupati Anas saat melantik 780 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, yang akan menempati posisi masing-masing di 21 Dinas, 4 Badan dan 10 Bagian di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Jum’at, 30 Desember 2016 lalu.

Beda dengan tradisi sebelumnya, pelantikan pejabat OPD kali ini sengaja dilakukan di bawah terik Matahari di Lapangan Taman Blambangan. Bupati Anas beralasan, sengaja melantik para pejabat OPD di lapangan karena ingin agar pejabat OPD yang baru ini lebih tangguh dan mau bekerja lebih keras lagi. “Karena tantangan ke depan semakin berat,” kata Bupati Anas, yang mengaku optimis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru, dengan ritme kinerja yang diharapkan akan lebih baik. Semoga. (penulis adalah wartawan Memorandum)

Sumber | skhmemorandum.com

Categorised in: ,

No comment for Pemberlakuan OPD Baru Kesiapan Piranti Lunak dan Perubahan Nomenklatur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

you MUST enable javascript to be able to comment