Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » LAROS » Pemberlakuan OPD Baru Antara OPD Strategis dan Pejabat ‘Plt’

Pemberlakuan OPD Baru Antara OPD Strategis dan Pejabat ‘Plt’

(543 Views) January 4, 2017 8:47 am | Published by | No comment

Oleh; Eko Budi Setianto

Kasak-kusuk berbagai pihak yang masih mempertanyakan tentang penempatan seorang pejabat untuk memimpin dan mengendalikan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), harus dipahami sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap kepemimpinan seorang Kepala Daerah. Karena (bagaimanapun), masyarakatlah yang tahu dan merasakan langsung bagaimana kinerja SKPD dalam melaksanakan pelayanan masyarakat. Sementara disisi lain, Kepala Daerah (baca; Bupati) tentu memiliki penilaian sendiri dalam memilih dan menempatkan seorang pejabat untuk menempati pos SKPD, sebagai kepanjangan tangan untuk menggerakkan roda pemerintahan dan melayani masyarakatnya.

Lalu, apa korelasi antara pertanyaan masyarakat tentang penempatan seorang pejabat untuk memimpin sebuah SKPD dengan ‘kebijakan Bupati’ dalam menggerakkan pembangunan kedepan?

Dalam berbagai kesempatan, Bupati H Abdullah Azwar Anas seringkali mengungkap tentang program’Smart Kampung’, yakni program pengembangan desa terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis serat optik, untuk memacu peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Dalam rangka tersebut, Pemkab Banyuwangi akan melakukan percepatan sambungan fiber optik ke seluruh desa. Dan untuk mewujudkan percepatan sambungan tersebut, Pemkab Banyuwangi telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Indonesia Comnets (ICON) Plus, sebuah  perusahaan penyedia dan pengembang jasa teknologi informasi dan komunikasi.

Terkait program tersebut, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (DIKP) sebagai Leading Sector pelaksana tugas lapangan tentu memiliki beban tanggung-jawab yang tidak kecil. Namun demikian, untuk memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang merupakan ‘pecahan’ dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika itu ternyata belum ditunjuk pejabat definitif, alias masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), yakni; Sekretaris DIKP, Budi Santoso, S.Sos.

Bisa jadi, Bupati Anas sengaja mengosongkan posisi Kepala DIKP karena dinilai belum ada pejabat yang layak dan mumpuni untuk menempati posisi tersebut, sehingga Bupati merasa perlu mengendalikan langsung kinerjanya.

Selain DIKP, ternyata juga ada beberapa OPD ‘strategis’ yang masih dipimpin oleh pejabat ‘Plt’, yakni; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Pendapatan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Masih banyaknya pejabat ‘Plt’ inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Sebab, ada OPD ‘strategis’ yang selama ini hanya dipimpin seorang pejabat ‘Plt’, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), yang ternyata mampu melambungkan nama Banyuwangi hingga ke kancah internasional. Dan seiring dengan pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disahkan DPRD, hingga saat ini Disbudpar masih dipimpin pejabat ‘Plt’, yakni Sekretaris Disbudpar, M Yanuarto Bramuda, S.Sos,MM, M.BE. (penulis adalah wartawan Memorandum)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in: ,

No comment for Pemberlakuan OPD Baru Antara OPD Strategis dan Pejabat ‘Plt’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*