Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » EKONOMI » Pembangunan Pasar Induk Terancam Batal Banyuwangi Bisa Diblack-list Dalam APBN

Pembangunan Pasar Induk Terancam Batal Banyuwangi Bisa Diblack-list Dalam APBN

(455 Views) November 24, 2016 11:11 am | Published by | No comment
pembangunan-pasar-induk-terancam-batal

– Suasana hearing antara pedagang pasar dengan Komisi IV, berlangsung panas

Banyuwangi, Memorandum – Hearing yang digelar antara kelompok-kelompok pedagang Pasar Induk Banyuwangi dengan Komisi IV DPRD yang digelar Rabu (23/11) kemarin, berlangsung panas. Dua kelompok yang pro – kontra terhadap pembangunan pasar, sempat bersitegang dan saling tuding. Hearing yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV, A Taufik, itu juga dihadiri oleh SKPD terkait, diantaranya; Dinas Perindustrian, Pedagangan dan Pertambangan (Disperindagtam), Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya.

Meski belum ada kesimpulan resmi, secara umum dapat disimpulkan bahwa pro-kontra yang muncul antara para pedagang dengan Paguyuban pedagang yang ada, karena terjadi mis-komunikasi diantara mereka. Ketika kesimpulan terjadinya mis-komunikasi itu dilontarkan langsung oleh Ketua Komisi IV selaku pimpinan hearing, semua pedagang maupun pengurus Paguyuban Pedagang yang hadir mengakui dan memaklumi.

Wakil Ketua Paguyuban Pedagang, Ashdu, mengakui bahwa pro-kontra terjadi karena kurangnya komunikasi. Selain itu, kata Ashdu, adanya pedagang yang menolak pembangunan pasar itu juga terjadi karena ketidak-pahaman (mis-persepsi) pedagang dengan apa yang disampaikan Bupati H Abdullah Azwar Anas pada saat pertemuan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, beberapa waktu lalu.

Sebagaimana dikemukakan Ashdu, banyak pedagang yang menganggap bahwa penjelasan Bupati Anas yang menyatakan bahwa pedagang yang akan mendapat tempat adalah pedagang yang sudah berjualan di pasar antara 5 sampai 7 tahun, merugikan bagi pedagang lain yang

sudah puluhan tahun berjualan di pasar. “Terus terang, saya tidak mengerti tentang itu. Dan ternyata, batasan antara 5 sampai 7 tahun itu adalah batasan minimal. Karena itu, saya tegaskan disini, bahwa sebenarnya tidak ada pedagang yang menolak tentang pembangunan pasar. Dengan catatan, bagaimana agar seluruh pedagang yang ada saat ini bisa mendapatklan tempat dan lebih mengutamakan pedagang lokal,” ungkapnya kepada Memorandum seusai acara hearing.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Disperindagtam, Ir Hary Cahyo Purnomo, menjelaskan, pembatalan pembangunan pasar induk yang anggarannya bersumber dari APBN-TP, bisa menjadikan Banyuwangi diblack-list selama 5 tahun untuk tidak mendapatkan anggaran dari APBN-TP. Selain itu, kata Hary Cahyo, sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian (Permen Perindag) Nomor; 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, termasuk Pasar, pada Pasal 13 disebutkan; pembangunan pasar harus sinkron dengan 4 aspek yakni; aspek Fisik, Manajemen, Pengelolaan, dan Sosial Budaya. “Bila empat aspek tersebut belum sinkron, berarti pembangunan pasar tersebut melanggar ketentuan Permen Perindag. Masih terjadinya polemik dan pro-kontra ini, menunjukkan bahwa empat aspek itu belum sinkron,” ungkapnya kepada wartawan.

Disinggung tentang peluang dilanjutkannya rencana pembangunan pasar, menurut Hary Cahyo, tergantung dari sinkornisasi keempat aspek tersebut dan sistem perencanaan yang matang. “Karena pembangunan pasar induk ini akan menyangkut tentang relokasi pedagang dan sebagainya. Apakah dalam sistem perencanaannya, itu memungkinkan dilakukan sebelum pembangunan pasar dimulai. Karena relokasi sudah harus selesai dilakukan sebelum 2017. (bud)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for Pembangunan Pasar Induk Terancam Batal Banyuwangi Bisa Diblack-list Dalam APBN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*