Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » Paripurna DPRD Banyuwangi, Legislatif Dan Eksekutif Ajukan Tujuh Raperda

Paripurna DPRD Banyuwangi, Legislatif Dan Eksekutif Ajukan Tujuh Raperda

(423 Views) November 1, 2016 11:01 am | Published by | No comment
paripurna-dprd-7-raperda

Bupati Abdullah Azwar Anas dan Pimpinan DPRD, Ismoko dan H.M Joni Subagio, SH, MH menerima penyerahan nota pembahasan tujuh Raperda

Banyuwangi, Memorandum – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian Nota Pengantar 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah. Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ismoko, didampingi dua Wakil Ketua lainnya, H.Joni Subagio. SH.MH dan Yusieni. Senin (31/10/2016).

 Rapat Paripurna juga dihadiri Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas, M.Si, Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko, S.Sos. Asisten Fajar Swasana, Staf Ahli Buparti, Jajaran Kepala SKPD,Camat dan Kades/Lurah se Banyuwangi.

 Tujuh Raperda yang akan segera dibahas tersebut, 2 (dua) Raperda inisiatif Dewan, yakni Raperda tentang Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Raperda tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

 Dan 5 (lima) Raperda merupakan usulan eksekutif, antara lain, Raperda tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyuwangi. Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Inveksi Menular Seksual dan HIV/AIDS.

Nota Pengantar dua Raperda usulan DPRD yang dibacakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD , H.Khusnan Abadi disampaikan, maksud dan tujuan dari pembentukan Raperda Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk  bersubsidi dengan menyempurnakan ketentuan pengadaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi.

Untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi sampai pada tingkat petani atau kelompok tani yang membutuhkan, maka diperlukan hak dankewajiban yang mengikat antara distributor,pengecer,pengawas dan verifikator di Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Daerah.

“Diharapkan, kekurangan pupuk disaat musim tanam dapat teratasi dengan baik dan lancar, serta menjamin penyaluran pupuk bersubsidi tepat guna dan sasaran” jelas H.Khusnan Abadi dihadapan rapat paripurna.

 Dalam Nota Pengantar Raperda Perlindungan TKI, diharapkan Pemerintah Daerah wajib, menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh tenaga kerja migran dan keluarganya. Menyediakan sarana pelatihan-pelatihan bagi TKI sehingga apa yang dibutuhkan oleh penerima tenaga kerja migran sesuai dengan kebutuhan dan ketrampilan, sehingga pada saat tenaga kerja berada diluar negeri, penempatannya sudah jelas.

Mengawasai dan memastikan seluruh jasa pengerah tenaga kerja (PJTKI) dalam hal rekrutmen diatur dan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sementara salah satu Raperda Usulan eksekutif yang sangat ditunguh-tungguh kalangan masyarakat Desa diantaranya raperda tentang Pedoman Pembentukan BPD.  Bupati Anas dalam penyampaian Nota Pengantar Raperda Pedoman Pembentukan BPD mengatakan, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan  Perauran Dsa bersama Kepala Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kades.

“Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali palin banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut” jelas Bupati Anas.

Sedangkan jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Selanjutnyan dalam Raperda tentang Perangkat Desa, disampaikan bahwa perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.  Sekretaris Desa palin banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan. Susunan untuk tiga urusan tersebut, antara lain urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan.

“Namun jika yang digunakan hanya 2 (dua) urusan, maka susunanya hanya Urusan tata Usaha,Umum dan Perencanaan. Serta Urusan Keuangan” ungkap Bupati Banyuwangi.

Usai menyampaikan Nota Pengantar 5 (lima) Raperda y oleh Bupati Anas. Rapat paripurna dinyatakan berakhir dan ditutup secara resmi oleh wakil Ketua DPRD,Ismoko. (ydi/*)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for Paripurna DPRD Banyuwangi, Legislatif Dan Eksekutif Ajukan Tujuh Raperda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*