Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » Pansus DPRD Konsultasi Tiga Kementrian

Pansus DPRD Konsultasi Tiga Kementrian

(638 Views) April 1, 2016 1:29 pm | Published by | No comment
Bahas 3 Raperda Sahlan

Moh. Sahlan, S.Sos. MA

Banyuwangi, Memorandum – Usai Konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian ESDM dan Kementrian Perdagangan  di Jakarta, Pansus DPRD Kabupaten Banyuwangi menegaskan masih butuh waktu panjang untuk menyelesaikan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) eksekutif usulan Bupati.

Beberapa kementerian tersebut ,  menyarankan Pansus untuk lebih mencermati materi Raperda dan mengharuskan digelarnya publik hearing untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya pada Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Moh. Sahlan, S.Sos. MA , Anggota Pansus Raperda RDTR Kawasan Strategis Palabuhan Ketapang dan RDTR BWP Banyuwangi tahun 2015-2035, mengatakan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 tahun 2014, perencanaan Tata Ruang Daerah membutuhkan masukan, saran maupun pendapat masyarakat. Sehingga Pansus berkewajiban melaksanakan publik hearing. Terkait dengan, dua Raperda tentang RDTR yang diusulkan Pemerintah Daerah, Pansus akan lebih mencermati muatan materi  rancangan regulasi tersebut. Apakah sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten? Sementara pembahasan Raperda RDTR dibutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Proses pembahasan Raperda RDTR tidak bisa dibuat cepat, Pansus disarankan untuk mengkaji lebih dalam” Ucap Sahlan saat dikonfirmasi Memorandum, Kamis (31/03/2016) di ruang Komisi DPRD Banyuwangi.

Sementara hasil konsultasi Pansus Revisi Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Khususnya pada pasal 15 ayat (2) terkait dengan domain pengawasan Pemerintah Daerah terhadap aktifitas pertambangan galian C atau minerba untuk sementara dipending, karena adanya kekosongan hukum, dampak dari belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur petunjuk teknis penataan dan pengelolaan aktifitas penambangan galian c.

Mendatang Pansus berencana melakukan konsultasi kembali ke Dinas ESDM Prov. Jawa Timur, untuk memastikan klausul perubahan Perda yang kita ajukan tidak kontradiktif dengan regulasi diatasnya maupun dengan situasi, kondisi dilapangan. Termasuk juga dengan klausul tambahan muatan lokal lainnya. Seperti pajak daerah dari tambang galian C, ketertiban pengangkut hasil tambang serta tidak diperbolehkannya tambang galian C di jual keluar daerah.

“Klausul perubahan Perda No. 11 Tahun 2012, terutama pasal 15 ayat (2) tentang domain pengawasan aktifitas tambang galian C untuk sementara dipending” Ucap Ketua Pansus, Sofiandi Susiadi.A.Md menjelaskan secara singkat.

Ditambahkannya, berhubung yang akan ditetapkan sebagai Perda sebagai produk hukum yang menyangkut masyarakat, maka diperlukan waktu yang cukup panjang untuk dilakukan uji materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana materi Raperda tersebut, dapat mewakili kepentingan masyarakat. (ydi)

Sumber : Koran Harian Memorandum

Categorised in:

No comment for Pansus DPRD Konsultasi Tiga Kementrian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*