Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » LAROS » Mediasi Warga Kemenduran-Disnav dan Kantor Lelang Tak Capai Titik Temu

Mediasi Warga Kemenduran-Disnav dan Kantor Lelang Tak Capai Titik Temu

(550 Views) August 12, 2016 8:10 pm | Published by | No comment
Lanjutan Kss Tanah Negara

Amza menyampaikan aspirasinya dalam pertemuan dengan KPKNL dan Disnav Kelas I Surabaya

Banyuwangi, Memorandum- Persoalan tanah Negara yang di tempati warga Dusun Kemenduran, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo sepertinya belum akan berakhir. Sebab dari hasil pertemuan warga dengan pihak Divisi Navigasi (Disnav) Kelas I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) tidak menemukan titik temu.

Pertemuan antara warga Dusun Kemenduran dengan pihak Disnav Kelas I Jatim ini dilangsungkan di Balai Desa Bangsring pagi kemarin (11/8). Hadir juga perwakilan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), perwakilan pemerintah daerah, dan aparat keamanan.

Dalam kesempatan itu, KPKNL menyampaikan kepada warga, pihaknya selaku pengelola kekayaan Negara menyampaikan bahwa barang milik Negara tidak bisa diberikan kepada siapapun. “Berdasarkan aturan yang ada, barang milik Negara hanya bisa disewakan,” jelas Andri Rahmawan, Kasi pelayanan KPKNL Surabaya.

Dijelaskannya, masyarakat  yang ingin menggunakan barang milik Negara bisa mengajukan sewa kepada kuasa pengguna barang dalam kaitan permasalahan ini Disnav Kelas I Surabaya. Selanjutnya akan dilakukan kajian di lapangan. Jika tidak mengganggu tugas dan fungsi yang ada maka pasti akan diijinkan. Sedangkan pihaknya hanya sebatas mengetahui saja. “Untuk pembayaran biaya sewa langsung ke rekening kas Negara,” lanjutnya.

Senada dengan Andri Rahmawan, Kepala Disnav Kelas I Surabaya I nyoman Sukayadnya menegaskan, semua harus mematuhi aturan tentang tata cara pengelolaan aset Negara termasuk warga. Meski demikian pihaknya berjanji akan tetap melayani keinginan warga selama tidak melanggar aturan yang ada.

Selama ini masyarakat yang menempati tanah milik Disnav Kelas I di Dusun Kemenduran tidak memiliki legalitas apa-apa. Jika memang selama ini mereka menyewa pihaknya tidak tahu kepada siapa mereka menyewa. “Karena pemerintah baru menertibkan aset Negara pada tahun 2007,” tegasnya.

Di forum mediasi itu, pihak KPKNL dan Disnav beberapa kali menawarkan opsi sewa kepada masyarakat namun tawaran itu tetap ditolak warga Kemenduran. Berkaitan dengan terbitnya sertifikat lahan tersebut dengan atas nama Disnav Kelas I, I Nyoman Sukayadnya mempersilakan warga untuk menggugat pihak Badan Pertanahan Nasional.

Masyarakat tetap menghendaki tanah tersebut diberikan kepada mereka. Sebab mereka dan pendahulunya sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 1917. “Kami ingin tanah itu diberikan kepada kami, kami tidak mau menyewa,” ujar A. Yani, salah seorang warga dalam pertemuan tersebut.

Yani berharap Negara memperhatikan keinginan rakyatnya. Dengan kondisi ini, dia dan warga lainnya merasa belum merdeka. Menurutnya, Negara butuh masyarakat dan sebaliknya masyarakat juga butuh Negara. “Tolong perhatikan kami, kami membutuhkan tanah ini,” katanya.

Amza, (71), tokoh masyarakat Kemenduran menyatakan, dia dan warga yang lain tetap tidak mau menyewa tanah tersebut. Mereka akan tetap berjuang agar tanah itu menjadi milik mereka. Menurutnya, warga sudah membayar pajak untuk tanah yang mereka kuasai. “Kami akan berjuang secara hukum sampai permasalahan ini selesai,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskannya, keberadaan warga di Dusun Kemenduran sama sekali tidak menggangu fungsi menara suar. Justru menurutnya warga ikut menjaga aset Negara tersebut. Karena itulah pihaknya akan terus memperjuangkan agar Negara memberikan tanah itu kepada masyarakat Kemenduran yang sudah lama menempati lahan tersebut.

Untuk diketahui, tanah milik Negara yang ditempati warga Dusun Kemenduran seluas 58,109 hektar. Mengenai jumlah kepala keluarga (KK) yang menempati lokasi tersebut berbeda jumlah.  Versi Amza ada 236 KK sedangkan versi Disnav Kelas I Surabaya KK yang berada di area tersebut lebih dari 400 KK.

Pada akhir pertemuan itu ditandatangani berita acara penolakan system sewa menyewa tanah milik Negara tersebut oleh perwakilan warga.(jai)

Sumber | Koran Harian Memorandum

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for Mediasi Warga Kemenduran-Disnav dan Kantor Lelang Tak Capai Titik Temu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*