Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » LAROS » Laporan Pansus Penyelamatan PBS DPRD Bocor

Laporan Pansus Penyelamatan PBS DPRD Bocor

(502 Views) August 1, 2016 4:43 pm | Published by | No comment

Ada Tiga Rekomendasi “Aliran Dana Harus Diaudit BPK RI”

Banyuwangi, Memorandum – Panitia Khusus (Pansus) Penyelmatan PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) DPRD Banyuwangi, telah mengakhiri masa tugasnya untuk meneliti dan mengungkap berbagai hal terkait manajemen penanganan 2 buah kapal asset Pemkab Banyuwangi, LCT Putri Sritanjung dan Putri Sritanjung I.

Sesuai rencana semula, hasil kerja Pansus tersebut akan disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD yang digelar Kamis, (28/7), pekan lalu, namun batal. Informasi yang diperoleh Memorandum dari kalangan DPRD, laporan hasil kerja Pansus dinilai belum lengkap sehingga harus ditunda. “Belum. Tidak jadi disampaikan hari ini. Paripurna hari ini hanya untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” jelas Ketua Pansus, Ir H Naufal Badri, baru ini.

Disinggung tentang isi rekomendasi yang akan dikeluarkan, Naufal Badri menolak menjelaskan secara rinci. “Nanti saja setelah kita sampaikan dalam paripurna. Semua kita sampaikan secara jelas dan gamblang. Namun yang pasti, Pansus telah menemukan beberapa hal penting dan krusial terkait pengelolaan Kapal Sritanjung. Tindak-lajutnya, kita akan minta dilakukan audit oleh BPK,” ungkapnya.

Sementara itu, teka-teki tentang isi rekomendasi yang akan dikeluarkan Pansus dari hasil kinerjanya selama beberapa pekan terakhir, ternyata sudah bocor keluar. Bocoran yang diperoleh Memorandum menyebutkan, ada 3 (tiga) point dalam rekomendasi tersebut, yakni; Adanya indikasi penyelewengan keuangan PT PBS yang dilakukan oleh manajemen dan akan ditindak-lanjuti dengan audit secara konperehensif, adanya penyalah-gunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh manajemen PT PBS maupun Pemerinta Kabupaten Banyuwangi, dan terakhir, ketidak-profesionalan PT PBS dalam hal pengelolaan kapal.

Diminta komentar tentang hasil kinerja Pansus Penanganan PT PBS ini, seorang pegiat LSM, Malik Barkah, mengaku sudah bisa menebak hasilnya. “Hasilnya sangat politis. Itu karena kinerja Pansus sudah terkooptasi oleh berbagai kepentingan. Menurut saya, yang namanya Pansus itu pasti ada cara-cara khusus dan temuan-temuan khusus yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Ya serahkan saja bukti-bukti itu ke aparat penegak hukum untuk ditindak-lanjuti. Jangankan Pansus, warga masyarakat biasa saja, kalau punya bukti penyimpangan atau penyelewengan, bisa kok langsung melapor ke Kejaksaan. Jadi kenapa Pansus tidak bisa?,” ungkapnya.

“Coba pikir. Pansus merekomendasikan untuk dilakukan audit oleh BPK. Pertanyaannya, yang berhak dan berwenang mengundang-hadirkan BPK ke daerah itu siapa? Pasti Pemerintah Daerah. Mbulet kan? Maka dari itu, yang terpenting bagi kita adalah, bagaimana semua pihak ini bisa menjaga dan mengembalikan keberadaan Kapal LCT Putri Sritanjung sebagai kebanggan masyarakat Banyuwangi. Selain itu, juga harus bisa memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap Almarhum Ir Samsul Hadi, sebagai penggagas dan pencetus usaha penyeberangan ini,” kata Malik. (bud)

Sumber | Koran Harian Memorandum

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in: ,

No comment for Laporan Pansus Penyelamatan PBS DPRD Bocor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*