Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PARIWISATA » Komisi I Anggap Perdes Tamansari Tidak Sesuai Perda Retribusi Jasa Usaha

Komisi I Anggap Perdes Tamansari Tidak Sesuai Perda Retribusi Jasa Usaha

(807 Views) February 3, 2016 9:52 am | Published by | No comment

Banyuwangi, Memorandum – Ketua Komisi I DPRD, Ficky Septalinda, SE menegaskan Peraturan Desa Tamansari No.1 Tahun 2015 tentang BUMDes Ijen Lestari, disinyalir tidak sesuai dengan Perda Retribusi Jasa Usaha, sehingga perlu dikaji kembali. Untuk itu, Komisi I memanggil BPM-PD, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Banyuwangi.

“Besok akan kita panggil BPM-PD, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum untuk meminta penjelasan terkait landasan hokum yang digunakan untuk memferivikasi Perdes Tamansari No. 1 tahun 2015 tentang BUMDes, sehingga dapat menjadi legal formal penarikan retribusi menuju kawasan Ijen” jelas Ketua Komisi I, Ficky Septalinda, SE diruang Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (2/2).

Menurut, Ficky pungutan retribusi masuk kawasan wisata seharusnya disesuaikan dahulu dengan Perda Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang retribusi, yakni Perda tentang retribusi jasa usaha. Dan yang harus dimengerti , pengertian retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang mengunakan fasilitas yang disediakan oleh Negara. Maka akan terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasa secara langsung berupa fasilitas yang digunakannya. Sehingga Komisi I berharap, Peraturan Desa Tamansari perlu direvisi setelah melalui beberapa kajian dan masukan dari instansi terkait. “Sepengetahuan kami,dalam ketentuan Perda Kabupaten Banyuwangi tentang Retribusi Jasa Usaha, obyek retribusi  rekreasi dan wisata meliputi Grand watu Dodol, Pulau tabuhan, Pantai Watu Dodol, Pantai Mustika” ungkap Ficky.

Guna mengantisipasi jeratan hokum  terhadap pengurus BUMDes Ijen Lestari, Desa Tamansari Kecamatan Licin, terkait dengan pungutan retribusi  masuk kawasan wisata desa dan Gunung Ijen kepada pengunjung atau wisatawan.

Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olaraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN. BUMD, pihak swasta dan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. “Kawasan Gunung Ijen selama ini dikelolah oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), sehingga perlu ada kerjasama terlebih dahulu antara Pemda dengan BKSDA,sebelum pengelolaanya diserahkan ke BUMDes” ucap Ketua Komisi I. (ydi)

Sumber : Koran Harian Memorandum

Categorised in:

No comment for Komisi I Anggap Perdes Tamansari Tidak Sesuai Perda Retribusi Jasa Usaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*