Kinerja Perbankan Banyuwangi Sangat Baik, Dana Pihak Ketiga Tumbuh 17 Persen

1160 views
banner 468x60)

BANYUWANGI –  Kinerja perbankan di Banyuwangi tumbuh dengan sangat menggembirakan. Beberapa indikator kinerja perbankan tumbuh positif. Salah satunya dana pihak ketiga yang tumbuh hingga 17 persen. Hal ini terungkap  saat pertemuan Bupati dengan para kepala perbankkan, di Pendopo Sabha Swagata (24/2).

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jember Achmad Bunyamin memaparkan, sejumlah indikator kinerja perbankan di Banyuwangi tumbuh dengan sangat baik. Salah satunya adalah tumbuhnya dana pihak year on year (yoy)  sebesar 17 persen atau naik dari Rp. 4,53 triliun menjadi Rp. 5,34 triliun. “ Pertumbuhan DPK tertinggi dari giro sebesar terdiri 32,08 persen, disusul deposito 28 persen dan tabungan 13,27 persen,” urai Achmad.

Pertumbuhan juga terjadi pada penyaluran kredit, yakni sebesar 14,56 persen. Dimana pertumbuhan tertinggi diisi oleh pertumbuhan investasi yakni 70 persen, disusul modal usaha 15.98 persen dan konsumsi 2,49 persen. “Non performing loannya hanya 2,14 persen. Ini dapat dikatakan kinerja perbankkannya on the right track,” cetus Achmad.

Ditambahkan Achmad, kinerja perekonomian yang positif ini tak lepas dari sejumlah kebijakan Bupati Banyuwangi. Salah satunya adalah menyampaikan secara gamblang apa yang menjadi arah pembangunan ke depan. “Kami melihat Bupati Banyuwangi proaktif dalam menyampaikan kebijakan pembangunan daerah yang masih jarang dilakukan oleh rekan pemerintah daerah lain. Ini bisa menjadi jembatan dalam menyelesaikan masalah pembangunan,” imbuh Achmad.

Sementara itu Bupati Anas menyambut baik pertumbuhan positif kinerja perbankan di Banyuwangi. Bupati pun menegaskan jika perbankan merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah..  Karena itu diperlukan adanya kesepahaman antara pemerintah dan perbankkan agar pembangunan berjalan di jalur yang tepat.

“Perbankkan merupakan stakeholder yang penting bagi daerah. Bank memiliki preferensi yang cukup untuk berbicara kepada investor. Perbankkan juga memberi gambaran postur dana yang bergulir apakah terserap pada kegiatan produktif atau konsumtif sehingga pemkab bisa mengambil kebijakan,” kata Bupati Anas.

Perbankkan telah menyumbangkan iklim perekonomian Banyuwangi yang bergerak dinamis. Saat ini, outstanding credit di Banyuwangi telah mencapai Rp. 12 triliun, dengan noan performing loan (NPL) sebesar 2,14 persen. Hal ini mendukung pertumbuhan PDRB Banyuwangi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2010 PDRB Banyuwangi baru Rp. 24 triliun, saat ini sudah melonjak menjadi Rp. 40 triliun. “Perbankkan menjadi bagian dari sistem perekonomian yang penting di daerah,” ujar Bupati.

Dalam pertemuan tersebut Bupati meminta perbankkan memberi dukungan pada program pemerintah dalam meningkatkan akses permodalan agi UMKM terutama bagi usaha mikro. Sebab, sudah terbukti modal kerja bagi masyarakat yang disalurkan lewat bank lebih produktif dan bisa dipertanggungjawabkan daripada bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. “Bahkan data di Bank UMKM NPL nya 0 persen alias  semua usaha mikro mampu membayar cicilan dan melunasi kreditnya,” kata Bupati Annas.

Bupati juga meminta perbankkan meningkatkan kredit bagi sektor pertanian khususnya tanaman pangan.  Sebab sektor ini menjadi sumber perekonomian terbesar masyarakat Banyuwangi. Serta menggutamakan kredit usaha yang memiliki multiplier effect tinggi. “Seperti jenis-jenis usaha yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki nilai tambah bagi wilayah setempat,” pinta Bupati.

Pertumbuhan bidang perumahan juga menjadi perhatian pemkab. Bupati mengajak perbankkan mendukung kebijakan pengadaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang harus dipenuhi pengembang melalui skema pengajuan kredit. “Biasanya pengembang lebih taat kepada perbankkan karena menyangkut cair atau tidaknya kredit dari bank. Kebijakan ini kita tekankan karena fasos dan fasum ini menjadi hak masyarakat ketika membeli rumah,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan kebijakan terkait tata ruang yang dijalankan oleh daerah. Salah satunya terkait pengembangan kawasan industri. Jika sebelumnya kawasan industri dipusatkan di wilayah Wongsorejo, sekarang tidak lagi dibatasi. Investor bisa memilih semua kawasan di Banyuwangi sebagai lokasi pengembangan industri selama mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar dan tidak mengganggu aktivitas yang telah ada sebelumnya. “Kami ingin mempercepat pengembangan seluruh wilayah. Ini juga cara agar tidak terjadi penguasaan lahan oleh segelintir orang,” urai Bupati.

Kebijakan lainnya yang disampaikan oleh Bupati terkait pengembangan pariwisata ekoturisme, moratorium terhadap pembangunan karaoke dan diskotek. Serta kebijakan daerah yang mengatur pengendalian baliho dan pengendalian pembangunan ruko.(Humas Protokol)

banner 468x60)

Related Post

banner 468x60)

Leave a reply

*