Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » LAROS » Kegiatan Illegal Di Laut Wajib Diproses Hukum

Kegiatan Illegal Di Laut Wajib Diproses Hukum

(337 Views) May 23, 2017 10:27 am | Published by | No comment

– Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Tangkap, Untung Widiarto. (Memorandum – Fattahur)

Banyuwangi, Memorandum – Jika ada temuan kegiatan illegal dan penyalahgunaan sumber daya kelautan maupun perikanan seperti penyelundupan terumbu karang secara illegal, diwajibkan lapor untuk diberi pembinaan dan diproses hukum. Demikian ditegaskan oleh Kabid Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Untung Widiarto. “Jika melakukan kegiatan ilegal, akan kita dorong untuk proses hukum,” tegasnya, Senin (22/5).

Untung menjelaskan, saat ini pengawasan sumberdaya kelautan sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan mulai berlaku efektif pada tahun 2017 ini. Jika semula kewenangan provinsi dari 4 – 12 mile, kini diperluas menjadi 0 – 12 mile. Salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut. “Jadi untuk pengawasan langsung dilaut itu terbatas karena sudah menjadi kewenangan Provinsi. Namun kami masih bisa bersinergi ketika di darat atau di pantai dengan jarak 0 – 4 mil yang menjadi wewenang kabupaten/kota agar  dapat mengawasi dekat dan cepat,” jelasnya.

Untuk mendukung hal itu, Dinas Perikanan dan Pangan selain mengawasi langsung juga membina 11 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sumber daya kelautan. Tujuan dan tugasnya itu agar supaya mengawasi kegiatan yang ada di laut dan pantai di wilayah masing-masing.

Masing-masing Pokmaswas itu syarat usahanya harus legal, Pokmaswas juga wajib tau peraturan dan sadar hukum. Pembinaan semacam itu dilakukan setiap dua kali dalam sebulan dengan harapan meminimalisir tindak kegiatan kriminal ataupun dilarang.

Jika dikemudian hari masih ditemukan kegiatan ilegal, Pokmaswas harus wajib lapor kepada Dinas Perikanan dan Pangan untuk dibina dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya, Selain itu, kelompok juga wajib melapor kepada pihak keamanan dan Direktorat Jenderal

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP). “Biasanya, jika ditemukan pelanggaran kegiatan ilegal seperti penyelundupan terumbu karang, maka harus di lepas liarkan, sementara yang melakukan kegiatan ilegal sudah pasti di proses hukum sesuai aturan yang berlaku” tukasnya. (fat/bud)

Sumber | Surat Kabar Harian Memorandum

Categorised in:

No comment for Kegiatan Illegal Di Laut Wajib Diproses Hukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*