Kecamatan Baru Untuk Dekatkan Pelayanan

896 views
banner 468x60)

BANYUWANGI –Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda ) Analisis dampak Lalu lintas (Andalalin) dan Raperda Pembetukan Kecamatan Blimbingsari  yang diajukan eksekutif beberapa waktu lalu kepada DPRD telah ditanggapi posistip oleh semua fraksi. Hanya saja pandangan umum (PU) masing-masing fraksi berbeda, ada yang minta penjelasan detail ada juga yang ingin tahu kekuatan biaya pendirian kecamatan baru tersebut.

Salah satunya, Fraksi Demokrat (F-PD) melalui juru bicaranya menanyakan soal biaya terkait pembentukan kecamatan baru. Sementara F-PDIP menanyakan apakah dengan dibentuknya Kecamatan Blimbingsari juga akan mengubah peraturan tentang pembentukan Kecamatan Rogojampi dan Kabat. Sedangkan F- Golkar – PAN menanyakan maksud pembentukan kecamatan baru.

Menanggapi semua PU dari masing-masing fraksi, pihak eksekutif memberikan jawaban yang disampaikan Wabup Yusuf Widiyatmoko pada Sidang paripurna DPRD Banyuwangi, Senin (25/11), di ruang sidang Paripurna, DPRD Banyuwangi. Dalam penjelasannya Wabup menyampaikan terkait soal biaya pembentukan kecamatan Blimbingsari pemkab telah menganggarkan  di APBD tahun 2015, yakni pada sektot pengadaan tanah dan bangunan fisik kecamatan.

Untuk pembentukan Kecamatan Kabat dan Blimbingsari juga akan mengubah peraturan. Yang akan dilakukan adalah pengusulan kodifikasi wilayah ketiga kecamatan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. “Untuk jumlah desa yang berkurang terhadap kecamatan ini akan dijelaskan dalam raperda ini,” kata Wabup.

Menanggapi pertanyaan Fraksi Golkar – PAN, lanjut Wabup pembetukan kecamatan baru merupakan upaya membentuk pusat pertumbuhan baru. “Dampak dari pertumbuhan kecamatan baru nanti akan dapat langsung dirasakan secara langsung maupun tidak langsung masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini juga sebuah usaha untuk dekatkan pelayanan kepada pemerintah,” kata Wabup.

Sedangkan untuk sumber daya pegawai negeri sipil (PNS) yang akan ditempatkan di kecamatan baru akan dimaksimalkan PNS yang sudah ada. (Humas Protokol).

banner 468x60)

Related Post

banner 468x60)

Leave a reply

*