Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali

Click to open Menus
Home » KRIMINAL » Kades Pendarungan Pungutan Sudah Berdasarkan Kesepakatan

Kades Pendarungan Pungutan Sudah Berdasarkan Kesepakatan

(788 Views) June 28, 2016 9:40 am | Published by | No comment

Diantara hilir-mudik Dump Truk pengangkut material galian C yang melewati jalur jalan depan Kantor Balai Desa Pendarungan, ada seseorang yang bertugas memungut uang dari para pengemudi Dump Truk. Informasi yang dihimpun Memorandum, pungutan itu sebesar Rp 2.500,- untuk angkutan material tanah dan Rp 5.000,- untuk angkutan material batu.

Dikonfirmasi tentang pungutan tersebut, Kepala Desa Pendarungan, Hamid Abdillah, menjelaskan, pelaksanaan pungutan tersebut sudah disetujui dan disepakati bersama oleh para tokoh masyarakat dan BPD. “Dasar pelaksanaan pungutan itu adalah kesepakatan bersama para tokoh masyarakat, BPD dan perwakilan beberapa pengusaha angkutan. Sebelum dilakukan pungutan, kita sudah tuangkan isi kesepakatan tersebut kedalam selebaran yang kita bagi-bagikan kepada masyarakat dan juga angkutan yang bersangkutan,” jelas Kades..

Menurutnya, sesuai kesepakatan seluruh hasil pungutan digunakan untuk kesejahteraan 4 buah Masjid di 4 Dusun, yakni; Dusun Krajan, Kertosari, Tamansari dan Gebud. “Semua dokumen kesepakatannya kita simpan,” jelas Kades.

Terpisah, Sekretaris Ta’mir Masjid Baitul Hadi, Dusun Krajan, Mu’alimin, membenarkan masalah tersebut. “iya. Dana hasil pungutan itu disumbangkan semuanya untuk 4 masjid di 4 dusun. Sampai hari ini baru ada sekali pemasukan kepada masjid. Kan pungutannya baru berjalan sekitar semingguan,” jelas Mu’alimin.

Disinggung tentang keresahan masyarakat terkait tinginya aktifitas pengangkutan material galian  C, Mu’alimin mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. “Ya mau apa lagi? Bisa nggak bisa ya masyarakat memang harus bisa menerima. Yang terpenting, ada komitmen yang jelas kepada masyarakat disini, jangan hanya dilewati saja,” kata Mu’alimin.

Harapan masyarakat setempat, seharusnya pemerintah desa dalam mengambil kesepakatan itu berlaku adil dan tidak boleh menguntungkan kelompok atau perorangan semata. Karena era saat ini pemerintah dituntut transparan, sebainya tidak mengizinkan praktek penarikan uang pungutan liar (pungli). Alasannya dasar hukum penarikan uang kepada supir dijalan milik Negara oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensi adalah sebuah tindakan yang melanggar. (bud)

Sumber | Koran Harian Memorandum

Categorised in:

No comment for Kades Pendarungan Pungutan Sudah Berdasarkan Kesepakatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

you MUST enable javascript to be able to comment