Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum 7 Fraksi

Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum 7 Fraksi

(534 Views) November 18, 2016 2:32 pm | Published by | No comment

Wabup:  Ada Kenaikan PAD 17 

jawaban-pu-fraksi-dprd

Wakil Bupati Banyuwangi : Yusuf Widyatmoko

Banyuwangi, Memorandum – Menanggapi sorotan maupun pendapat anggota dewan dalam Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi, atas diajukannya RAPBD Banyuwangi Tahun 2017. Wakil Bupati Banyuwangi  menyampaikan jawaban Pemerintah Daerah terhadap PU fraksi, dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Kamis (17/11/2017).

Rapat paripurna dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ismoko didampingi Yusieni, juga dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Plt Sekda, Djadjat Sudrajat, Asisten Fajar Swasana, Jajaran SKPD, Camat dan Kades/ Lurah se Banyuwangi.

Jawaban Pemerintah Daerah atas PU fraksi PDI-Perjuangan, yang menyoroti turunya target PAD dalam RAPBD tahun 2017 dijelaskan, berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap pendapatan.

Secara nasional rata-rata kenaikan PAD kabupaten/kota secara nasional tahun 2016 sebesar 14,8 persen. Dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi target PAD tahun 2017 sebesar 15 persen. Dalam APBD tahun 2017 target PAD sebesar 10.01 persen dan sisanya sebesar 4.09 persen ditargetkan pada Perubahan APBD Tahun 2017.

“ dalam APBD Tahun 2017, kenaikan PAD diproyeksikan 10,01 persen, sisanya sebasar 4,09 persen ditargetkan pada P-APBD 2017, sehingga total kenaikan PAD pada tahun 2017 sebesar 15 persen sesuai RPJMD” Ucap Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko dihadapan peserta rapat paripurna.

Terhadap pandangan fraksi PDI-Perjuangan yang meminta belanja modal dalam APBD Tahun 2017 diperbesar, eksekutif sependapat. Dijelaskan, belanja modal yang dialokasikan, merupakan belanja yang dipergunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan sebagaimana amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Pemenuhan belanja modal, terutama bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada RAPBD Tahun 2017, DAK bersifat specifik grant belum dialokasikan, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Apabila dana transfer ke daerah, terutama DAK telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan penyesuaian pada program kegiatan, sehingga akan meningkatkan komposis belanja modal terhadap belanja daerah.

Selanjutnya  pandangan fraksi Demokrat, tentang jumlah pendapatan daerah yang menurun sebesar 9,56 persen dibanding tahun 2016. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan Dana Perimbangan da lain-lain pendapatan yang sah.

Terkait pertanyaan fraksi Demokrat tentang kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada PT.BSI yang terdelusi dari 10 persen menjadi 6,7 persen di tahun 2016. Padahal sesuai komitmen Pemkab Banyuwangi dengan PT BSI, saham tersebut tidak akan terdelusi. Eksekutif menjelaskan, kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi 10 persen di PT BSI sebelum IPO, sedangkan setelah IPO secara otomatis akan mengalami delusi dikarenakan masuknya kepemilikan saham baru. “ Saham Pemkab secara prosentase mengalami penurunan, namu secara nominal mengalami kenaikan sejalan dengan ekspektasi terhadap kinerja PT BSI” pungkasnya. (ydi)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for Jawaban Eksekutif Atas Pandangan Umum 7 Fraksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*