Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » POLITIK » Hindari Pilkada Cacat Hukum, Panwaslu Ajak KPU Verifikasi KPPS

Hindari Pilkada Cacat Hukum, Panwaslu Ajak KPU Verifikasi KPPS

(754 Views) October 5, 2015 12:33 pm | Published by | No comment

Verivikasi KPPS, Atim PanwasluBanyuwangi, Memo – Diduga kecolongan dalam rekrutmen anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) Pilkada serentak. Panwaslu Kabupaten dan KPUD akan melakukan verifikasi terhadap anggota KPPS, sesuai ketentuan Per-KPU No. 3 Tahun 2015, salah satu item, warga yang telah dua kali menjabat di kepanitaan adhoc (KPPS), tidak dibolehkan lagi ikut di KPPS.

Atim Hariyadi, Ketua Panwaslu menjelaskan, klausul dua periode yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, acuannya adalah Pilkada. “Anggota KPPS, yang sudah pernah menjadi KPPS saat Pilkada Banyuwangi tahun 2005 dan tahun 2010, tahun ini sudah tidak diperkenankan menjadi KPPS,” jelas Atim Hariyadi usai pleno penetapan DPT, kemarin (2/10).

Verifikasi akan dilakukan bulan Oktober-Nopember mendatang. “Kami tidak ingin Pilkada Banyuwangi cacat hukum, KPU membuat peraturan berdasarkan Undang-Undang, artinya pelanggaran terhadap Peraturan KPU sama saja dengan melanggar Undang-Undang dan berpotensi digugat,” tegasnya.

Informasi lain, perlu diketahui, KPU menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada serentak, sebanyak 2860 TPS yang tersebar di 217 Desa dan Kelurahan. Setiap TPS membutuhkan 7 orang anggota KPPS. Total keseluruhan berarti ada 20.020 anggota KPPS.

Syarat menjadi KPPS, yakni WNI, usia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945 dan cita-cita Proklamsi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling kurang dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS, mampu secara jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, dan lainnya. (ydi)

Sumber : Koran Harian Memorandum Jawa Timur

Categorised in:

No comment for Hindari Pilkada Cacat Hukum, Panwaslu Ajak KPU Verifikasi KPPS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*