Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » KRIMINAL » Fraksi PPP Anggap Bank Thithil Meresahkan

Fraksi PPP Anggap Bank Thithil Meresahkan

(613 Views) March 18, 2016 8:10 pm | Published by | No comment

Banyuwangi, Memorandum  – Proses peminjaman uang yang sangat simple dan mudah kepada ‘Bank Harian’ atau ‘Bank Thithil’ melalui petugasnya yang hampir setiap hari rajin mengunjungi rumah-rumah warga, praktis menjadi pilihan utama warga ketika mereka membutuhkan uang dalam waktu singkat. Warga pun jarang yang mempermasalahkan berapa persen bunga yang dikenakan atas pinjamannya itu.

Selain secara praktis dapat membantu kebutuhan warga, namun dalam prakteknya ‘Bank Thithil’ itu ternyata juga ‘mampu’ membuat warga terbelit dalam ketergantungan. Dalam prakteknya, warga yang telat atau menunggak pembayaran, malah ditawari ‘perpanjangan’ masa pinjaman dengan cara memberi pinjaman lagi, kemudian dipotong dengan jumlah tunggakan.

Menariknya, ‘Bank Thithil’ yang secara pro-aktif memberikan pinjaman itu adalah lembaga keuangan yang menggunakan bendera Koperasi, yang seharusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Singkat kata, apa yang dipraktekkan oleh Bank Thithil tersebut ternyata sangat jauh melenceng dari UU tersebut.

Menanggapi masalah tersebut, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Banyuwangi, Syamsul Arifin, SH., menilai bahwa praktek yang dilakukan ‘Bank Harian’ atau ‘Bank Thithil’ itu sudah mulai meresahkan. Selain menjalankan prakteknya ‘ala rentenir’, kata Syamsul Arifin, penggunaan bendera Koperasi oleh sejumlah ‘Bank Thithil’ dengan mengatas-namakan diri ‘Koperasi Simpan Pinjam’, sudah jauh melenceng dari aturan dan UU Perkoperasian.

“Sebagai representasi warga masyarakat, kita saudahh banyak menerima keluhan tentang praktek Bank Thithil. Prakteknya sangat menjerat dan menimbulkan ketergantungan. Menghadapi kondisi tersebut, kita berinisiatip membuat tim untuk penelitian dan penertiban di lapangan.

Masalahnya, kalau menggunakan bendera koperasi ya seharusnya mengikuti aturan UU Perkoperasian,” beber Syamsul, kepada Memorandum, Kamis (17/3) kemarin.

Menurut Syamsul, karena sudah bersifat pelanggaran undang-undang, maka penertiban di lapangan nantinya sudah bisa berbentuk eksekusi, bukan lagi pembinaan atau penertiban biasa. “

“Kita akan usul kepada pimpinan untuk segera membentuk tim. Dan saat ini kita masih mempelajari semuanya,” ujarnya. (bud)

Sumber : Koran Harian Memorandum

Categorised in:

No comment for Fraksi PPP Anggap Bank Thithil Meresahkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*