Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » F-PKB Sesalkan Plintiran Pemberitaan Oleh Media Online

F-PKB Sesalkan Plintiran Pemberitaan Oleh Media Online

(761 Views) December 9, 2016 6:26 am | Published by | No comment
fkb

F-PKB menggelar jumpa pers, menyampaikan fakta proses hearing dan paripurna internal sudah memenuhi tatib. Mereka meminta hak jawab atas pemberitaan yang tidak berimbang terhadap media sosial. Tampak HM Joni Subagio, H. Susiantio, M. Taufiq, Hj. Nikmah dari F-PKB. (Ft. Memorandum Choiri Kurnianto)

Banyuwangi, Memorandum – Fraksi Parti Kebangitan Bangsa (F-PKB) di DPRD Banyuwangi dalam keterangan pers, menyayangkan pemberitaan yang tidak berimbang dari salah satu media sosial, terkait peristiwa bersitegangnya antar anggota DPRD, Ahmad Masrohan dari Fraksi Hanura Nasdem dengan pimpinan sidang paripurna internal, HM Joni Subagio, yang pembahasannya sudah melalui tahapan hearing dan telah disetejui fraksi dan persetujuan Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara.

Menurut Ketua F-PKB, H. Susianto, bahwa paripurna internal tersebut merupakan tahapan hasil hearing antara Forum Komunikasi Mudin se Banyuwangi dan merumuskan kesepakatan penting terkait ancaman penghapusan tenaga mudin kawin dan mati yang ada di Banyuwangi yang menjadi keresahan.  “Jadi kegiatan hearing sampai kesepakatan itu, sudah sah ada permohonan hearing, ada disposisi Ketua DPRD, Pak Made Cahyana Negara dan ada undangan DPRD untuk hearing. Jadi sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh saudara Masrohan dari Fraksi Hanura yang kesannya ingin membatalkan agenda secara keseluruhan termasuk tahapan kesepakatan hearing yang terjadi,” kata H. Susianto.

Diharapkan, peristiwa itu tidak terulang kembali. Karena hearing digelar pada tanggal 5 Desember 2016, telah sesuai dengan mekanisme tata tertib DPRD Banyuwangi Bab XIV Pasal 114 ayat 5 poin b dan ayat 6. “Ada surat permohonan dari Forkom dan Undangan hearing DPRD,” tegasnya.

Bahwa terjadi pemberitaan tersebut, kata Susianto, karena saudara  Ahmad Masrohan dari Fraksi Hanura Nasdem dianggap kurang memahami mekanisme hearing. Pada prinsipnya, soal aspirasi Forkom Kecamatan Banyuwangi telah diterima dan menjadi kesepakatan hearing untuk ditindaklanjuti.

“Berkaitan soal saudara Masrohan, akhirnya diminta keluar dari ruang sidang paripurna internal. Karena yang bersangkutan mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah final dan menganulir substansi hasil hearing yang telah disepakati dalam forum tersebut,” tegasnya.

Demikian pula, terkait pemberitaan media online dari saudara Badan Kehormatan dan pimpinan fraksi Hanura – Nasdem menurut F-PKB dianggap kurang tepat, karena tidak melakukan konfirmasi kedua belah pihak.

“Fraksi Kebangkitan Bangsa menyayangkan, dan harapannya kedepan tidak terulang kembali,” ungkapnya.

F-KB mengaku membuat surat resmi kepada Ketua DPRD I Made Cahyana Negara dan Sekretariat DPRD, sebagai catatan.

Diberitakan oleh salah satu media sosial, terkesan kegiatan hearing Forkom dan DPRD liar serta tidak diketahui pimpinan DPRD. Kenyataan, F-KB membebearkan sejumlah dokumen penting, mulai dari Permohonan Hearing dari Forkom selanjutnya oleh Sekretariat DPRD, diberikan kepada Ketua DPRD I Made Cahyana Negara untuk dikeluarkan disposisi digelarnya hearing dibuktikan dengan Undangan DPRD.

Memorandum juga memberitakan proses hearing antara Forkom dengan DPRD Banyuwangi yang digelar diruang utama DPRD, pada Senin (5/12) lalu. Hadir belasan mudin dari Banyuwangi Kota. Dan kesepakatannya, mereka akan diperjuangkan hak-haknya untuk tetap dipertahankan menjadi bagian pemerintah di kelurahan.

Substansi mereka meminta perlindungan DPRD, karena mereka mendengar kabar akan dihapusnya peran modin perkawinan maupun kematian Kelurahan di Kecamatan Kota Banyuwangi. Puluhan Modin yang tergabung dalam Forum Komunikasi Modin (FORKOM) mendatangi gedung wakil rakyat, untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat atau hearing terkait kejelasan status, peranan dan fungsinya ditengah masyarakat, yang rencananya akan diberangus oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi.

Dalam rapat hearing lintas Komisi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Joni Subagio, SH.MH, juga diundang hadirkan Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi, Mustain Hakim, S.Ag. M.HI, Kasie Binmas Islam Kemenag Banyuwangi, Moh.Jali, Camat Kota, Bagian Kesra Pemkab, A.Kholili dan beberapa anggota Komisi I dan IV DPRD Banyuwangi.

Juru bicara FORKOM, H. Fathurohman yang sekaligus sebagai modin di Kelurahan Tukangkayu menyampaikan, sejak adanya surat himbauan dari KUA Kecamatan Banyuwangi, yang ditujukan kepada Lurah se kecamatan Banyuwangi,  pelayanan adminitrasi maupun dokumen pernikahan tidak lagi mengunakan jasa modin, menimbulkan kegelisahan. Para modin se kecamatan Banyuwangi, menganggap KUA Kecamatan Banyuwangi telah memutus mata pencaharian yang mereka jalani selama ini. Padahal kenyataanya masyarakat masih membutuhkan jasa modin untuk mengurus hal yang terkait dengan perkawinan maupun kematian (Kifayah).

Hingga berita ini, pihak Fraksi Hanura Nasdem, Basuki Rachmad belum berhasil dikonfirmasiu. (coi/ydi)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for F-PKB Sesalkan Plintiran Pemberitaan Oleh Media Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*