Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » EKONOMI » DPRD Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD

DPRD Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD

(859 Views) January 14, 2016 10:23 am | Published by | No comment

Banyuwangi, Memorandum – DPRD melakukan monitoring dan evaluasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Banyuwangi, dalam rapat kerja komisi di Gedung DPRD, Rabo (13/1).

Tujuan kegiatan itu, jelas Wakil Ketua DPRD, Ismoko, untuk memastikan pelaksanaan program serta mengukur kinerja SKPD tahun anggaran 2015 yang lalu. “ Rapat Kerja Komisi dalam rangka monitoring dan evaluasi ini,merupakan agenda tetap DPRD yang dilaksanakan setiap awal tahun. Untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD berdasarkan tupoksi bidang tugas komisi, Hari ini agendanya Komisi I dan II,” jelas Ismoko kepada Memorandum.

Hasil rapat kerja evaluasi tersebut, nantinya akan disampaikan oleh masing-masing komisi kepada Pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan program kerja tahun berjalan,termasuk untuk melakukan pembenahan terhadap program kerja yang kurang maksimal di tahun 2015.

“Jika di tahun 2015 ada kekurangan, maka akan dibenahi dalam program kerja tahun 2016” Ucapnya.

DPRD Monitoring dan Evaluasi

Sementara dari hasil rapat kerja komisi I bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Banyuwangi.  Ficky Septalinda, selaku Ketua Komisi I menyampaikan, laporan realisasi Dana Desa tahun 2015. Dari 189 Desa di Kabupaten Banyuwangi  ada 1 desa yang tidak mencairkan Dana Desa Tahap II dan 3 Desa tidak mencairkan Dana Desa tahap III,yakni Desa Tamansuruh, Desa  Olehsari Kecamatan Glagah serta Desa Kalibaru wetan Kecamatan Kalibaru. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan di internal Pemerintahan Desa itu sendiri.

“BPM-PD telah berupaya mendorong ke tiga desa itu untuk mencairakan Dana Desa, namun hingga saat ini mereka tetap tidak melakukan pencairan,sehingga dana itu menjadi Silpa” jelas Ficky Septalinda,SE

Komisi I sangat menyayangkan ketiga desa tersebut tidak mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN itu, sehingga hal itu akan menjadi evaluasi Pemerintah Pusat yang berdampak pada pengurangan Dana Desa yang akan diterima Kabupaten Banyuwangi tahun 2016.

Berdasarkan data dari BPM-PD, laporan realisasi Dana Desa hingga 31 Desember  2015 anggaran Dana Desa yang telah masuk ke rekening Pemerintahan Desa sebesar Rp. 59.518.622.800,- atau 99,38 persen. Sedangkan sisa Dana Desa yang belum dicairkan sebesar Rp. 369.991.200,-. Selanjutnya realisasi Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD yang dicairkan sebesar Rp. 69.098.381.520,- atau 99,77 persen, dan yang tidak dicairkan sebesar Rp. 156.418.480,-

Kemudian dari hasil rapat evaluasi komisi II bersama Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan serta Kantor Ketahanan Pangan. Ketua Komisi II, Marifatul kamila saat dikonfirmasi memorandum mengatakan,dari empat SKPD yang menjadi mitra kerja komisi II, hanya Dinas Peternakan yang serapan anggarannya hanya 68,7 persen. Meraka beralasan anggaran bantuan social atau hibah kepada masyarakat tidak dapat terealisasi karena terbentur Surat Edaran Mendagri yang menyebabkan serapan anggaranya kurang maksimal. (ydi)

Sumber : Koran Harian Memorandum

Categorised in: ,

No comment for DPRD Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*