Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » DPRD Banyuwangi Siapkan Regulasi Larangan Rentenir

DPRD Banyuwangi Siapkan Regulasi Larangan Rentenir

(682 Views) September 6, 2016 3:59 pm | Published by | No comment
DPRD Banyuwangi Saipakan Regulasi larangan rentenir

– Legislator Partai Persatuanpembangunan (PPP) DPRD, Samsul Arifin, sebagai pengusul Raperda

Banyuwangi, Memorandum – Praktek rentenir menjadi salah satu problema sosial di tengah-tengah masyarakat. Meski ‘terkesan’ dapat membantu mengatasi masalah keuangan warga, namun praktek pelepasan uang oleh para rentenir dinilai sangat merugikan masyarakat. Ironisnya, saat ini justru masyarakat lebih senang meminjam uang ke rentenir, karena prosesnya lebih mudah, tanpa berpikir untung ruginya.

Melihat problem praktek rentenir yang semakin merajalela, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi, akan segera mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang larangan praktek rentenir di Banyuwangi. Masalah tersebut sudah dibahas oleh Bapemperda di Ruang Bapemperda DPRD Banyuwangi, Senin (5/9) kemarin.  “Agenda Rapat Bapemperda hari ini, penyampaian penjelasan tentang 3 (tiga) Raperda usulan DPRD. Salah satunya Raperda Larangan Rentenir yang diusulkan oleh Pak Samsul Arifin,” kata Ketua Bapemperda, H Khusnan Abadi.

Terpisah, pengusul Raperda Larangan Rentenir, Samsul Arifin. SH dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengatakan, maksud dari disusunya Raperda larangan Rentenir ini  adalah melarang adanya praktek Bank-Bank ilegal maupun perorangan yang menerapkan bunga cukup tinggi, sehingga merugikan masyarakat. “Praktek-praktek Bank illegal yang menawarkan pinjamam dana dengan bunga tinggi  dan tenggang waktu pendek akan kita batasi,agar tidak berkembang di Banyuwangi,” jelas Samsul Arifin saat dikonfirmasi Memorandum.

Berikutnya tujuan dari Raperda Larangan Rentenir, memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa praktek rentenir ataupun Bank ilegal yang proses awalnya mudah justru berdampak pada tidak berkembangnya suatu usaha. Raperda larangan Rentenir juga akan mengarahkan masyarakat yang membutuhkan financial kepada perbankan dan koperasi. “Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang dua lembaga keuangan,yakni Perbankan dan Koperasi,” kata Samsul Arifin.

Untuk pengawasan dan pengendalian pelarangan rentenir, Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas Gerakan Terpadu Anti Rentenir ( Satgas GETAR) dengan Peraturan Bupati. Raperda larangan Rentenir juga memuat ketentuan pidana bagi setiap orang maupun kelompok yang melakukan praktek rentenir. (ydi/bud)

Sumber | Koran Harian Memorandum

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for DPRD Banyuwangi Siapkan Regulasi Larangan Rentenir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*