Dana Hibah dan Bansos APBD Ormas Belum Tentu Cair

776 views
banner 468x60)

Banyuwangi, Memorandum – Organisasi Masyarakat ataupun lembaga non profit  yang telah mengajukan proposal bantuan hibah maupun bantuan sosial ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016, nampaknya sebagian besar tidak dapat terealisasi, menyusul terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, dalam regulasi Menteri Dalam Negeri yang baru tersebut, Ormas penerima hibah maupun bantuan sosial yang dananya bersumber dari APBD, Surat Keputusan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM sudah terdaftar paling singkat 3 (tiga) tahun. Sehingga Ormas yang baru mendaftarkan SK Kemenhukam tahun ini dipastikan tidak dapat diproses. “Memang ada aturan baru Permendagri, Ormas SK Menhumkamnya harus tiga tahun,untuk yang baru ngurus belum tentu cair” jelas Bupati Banyuwangi saat dikonfirmasi awak media,usai mengikuti rapat paripurna DPRD, Jum’at (20/5) pekan lalu.

Menurut Anas,terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri No. 14 tahun 2016 ini, akibat dari banyaknya temuan didaerah lain terhadap Organisasi Masyarakat yang tidak jelas kedudukannya.

“Setelah SK Kemenhumkam diterbitkan, kemudian mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah, lantas organisasi masyarakatnya hilang dan ngak jelas,” ungkap Anas

Dampak dari tidak diprosesnya pengajuan proposal bantuan hibah kepada organisasi masyarakat tersebut, diprediksi Silpa APBD Banyuwangi tahun 2016 tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dalam kisaran Rp. 300 Milyar lebih. Menurut Bupati, Silpa besar asal selamat tidak apa-apa, daripada silpa kecil  bermasalah dan terjerat hukum. “Makanya saya nggak pernah mendorong penyerapan lebih cepat jika aturan hukumnya tidak jelas. Lebih bagus ada silpa daripada habis nanti jadi sumber masalah hukum,” Kata Bupati Anas. (ydi)

Sumber | Koran Harian Memorandum

Koran Harian Memorandum 2016

banner 468x60)

Related Post

banner 468x60)

Leave a reply

*