Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » EKONOMI » BUMDes Yang Dikelola Asal-Asalan, Rawan Korupsi

BUMDes Yang Dikelola Asal-Asalan, Rawan Korupsi

(582 Views) October 28, 2016 12:37 pm | Published by | No comment

bumdes-yang-dikelola-asal-asalan-rawan-korupsi

Banyuwangi, Memorandum – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai belum disertai dengan pengawasan ketat dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut sangat berpotensi menjadi lahan korupsi baru. Hal ini disampaikan, Sutanto Tokoh Masyarakat yang sekaligus anggota BPD Desa Wringinpitu, Kecamatan Tegaldlimo mengomentari terkait berkembangnya BUMDes di Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Sutanto, jika Pemerintah Daerah, tidak segera memperhatikan hal tersebut, maka BUMDes hanya tampak kokoh dari luar, namun keropos didalam. Pengelolaan BUMDes hanya asal-asalan dan justru dimanfaatkan oleh oknum maupun kelompok tertentu. “Selama ini BUMDes hanya diawasai oleh tokoh masyarakat lokal, jelas pengawasannya lemah” kata Sutanto, saat ditemui Memorandum, Kamis (27/10) di kediamannya Desa Wringin Pitu.

Menanggapi keberadaan BUMDes di Desanya, Sutanto yang ditemani Sonaji koleganya di BPD Desa Wringinpitu mengatakan, BUMDes dibentuk melalui Peraturan Desa (Perdes), sesuai konsep Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dicatatkan di Lembaran Desa. Namun BUMDes Wringinpitu sendiri, saat pendirian payung hukumnya masih mengunakan Rancangan Peraturan Desa. “ Payung Hukum BUMDes Wringinpitu masih mengunakan Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebelumnya” ungkap Sutanto.

Dalam menjalankan operasionalnya, BUMDes Wringinpitu telah mempersiapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Selanjutnya kegiatan usaha BUMDes Wringinpitu meliputi pengelolaan air minum, usaha perdagangan, pasar desa dan pengelolaan sumber air tanah atau sumur bor. Sedangkan untuk modal awal BUMDes  Wringinpitu, sepengetahuannya diambilkan dari keuangan Desa.

Pengelolaan air tanah atau sumur bor, awalnya dikelolah oleh kelompok tani, karena keberadaan sumur bor sendiri merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah. Karena kelompok tani kurang baik dalam mengelola, akhirnya Desa berinisiatif pengelolaan sumur bor tersebut dialihkan ke BUMDes, cuman pengalihan pengelolaan tersebut belum dikukuhkan dalam  Peraturan Desa.

“Persoalannya pengalihan pengelolaan sumur bor, hingga kini belum di Perdeskan” ungkapnya.

Sementara dikonfirmasi melalui telephon selulernya, Kepala Desa Wriginpitu, Kecamatan Tegaldlimo, Budi Purnomo, membantah jika Peraturan Desa tentang BUMDes Wringinpitu masih berupa rancangan, karena Perdes tentang BUMDes tersebut telah tercatat di lembar Desa, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pengalihan pengelolaan sumur bor dari kelompok tani kepada BUMDes telah melalui kesepakatan bersama antara kelompok tani dengan BUMDes. “ Perdes BUMDes sudah dicatat dalam lembaran Desa, untuk pengalihan pengelolaan sumur bor sudah ada kesepakatan bersama “ jelas Budi Purnomo. (ydi/bud)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in: ,

No comment for BUMDes Yang Dikelola Asal-Asalan, Rawan Korupsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*