Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » Banyak Lembaga Pendidikan di Banyuwangi Tak Punya SK Kemenkumham

Banyak Lembaga Pendidikan di Banyuwangi Tak Punya SK Kemenkumham

(1221 Views) December 17, 2015 7:24 pm | Published by | No comment

Banyuwangi, Memorandum – Mulai tahun 2016, yayasan ataupun lembaga pendidikan swasta penerima hibah dari Pemerintah Daerah maupun pusat berupa Bopda (Bantuan Operasional Daerah), harus sudah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Ham. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,khususnya Pasal 298 ayat 5 yang menyebutkan ketentuan syarat penerima Bansos ataupun hibah.

“Sesuai ketentuan yayasan, lembaga pendidikan swasta yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah wajib mengurus SK Kementerian Hukum dan Ham, bukan akta pendirian dari Notaris” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Banyuwangi, Drs. Dwiyanto saat dikonfirmasi Memorandum, Rabu (16/12/2015) di ruang kerjanya.

Menurut Dwiyanto, di Kabupaten Banyuwangi, lembaga pendidikan swasta yang bernaung dibawah Organisasi Kemasyarakat, seperti Muhamadiyah maupun Maarif NU mayoritas sudah berbadan hukum dengan SK Kementerian Hukum dan HAM. Namun yang menjadi permasalahan jika ada lembaga pendidikan yang didirikan oleh perseorangan atau perusahaan, akan kesulitan untuk mendapatkan SK Kemenkumham.

“Sekolah-sekolah yang didirikan oleh perseorangan,harus memiliki terlebih dahulu akte pendirian atas nama yayasan atau perkumpulan masyarakat, tetapi di Banyuwangi jumlahnya sedikit” ucap Dwiyanto.

Maka untuk memperlancar bantuan pemerintah dibidang pendidikan tersebut, dihimbau kepada lembaga pendidikan swasta maupun Pondok Pesantren yang belum berbadan Hukum,agar segera mengurus,agar pencairan Bopda atau Hibah bisa berjalan lancer. “ Lembaga Pendidikan swasta, secara kolektif dapat meminta bantuan Notaris untuk mengurus SK Kementerian Hukum Dan Ham, agar irit biaya” saran Dwiyanto.

Untuk Sementara Dinas Pendidkan Banyuwangi belum mempunyai kebijakan untuk memfasilitasi lembaga pendidkan swasta yang belum berbadan hukum untuk mengurus SK tersebut. (ydi)

Sumber : Koran Harian Memorandum

Categorised in: ,

No comment for Banyak Lembaga Pendidikan di Banyuwangi Tak Punya SK Kemenkumham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*