Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » PEMERINTAHAN » Badan Anggaran Sorot Pertanggungjawaban Bupati

Badan Anggaran Sorot Pertanggungjawaban Bupati

(373 Views) April 3, 2017 6:50 pm | Published by | No comment

Suasana rapat Banggar DPRD menyikapi LKPJ Bupati Banyuwangi Tahun 2016

Banyuwangi, Memorandum – Laporan Keterangan Peratanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi tahun anggaran 2016,kini tengah dibahas serius Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi. Hasil akhir pembahasan LKPJ dari 4 (empat) Komisi, kembali dilakukan pencermatan dan evaluasi oleh Banggar.

Wakil Ketua DPRD, Ismoko mengatakan, selama 2 (dua) hari berturut-turut, Banggar melakukan rapat kerja dengan agenda pembahasan dan evaluasi terhadap hasil akhir pencermatan LKPJ Bupati Banyuwangi dari masing –masing Komisi secara bergiliran.

“ Badan Anggaran secara maraton membahas dan mencermati laporan hasil akhir pembahasan LKPJ Tahun 2016 dari masing-masing komisi” jelas Ismoko saat dikonfirmasi Memorandum via telepon selulernya, Minggu (02/04/2017).

Mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Banyuwangi ini menjelaskan, secara umum kinerja Pemerintah daerah tahun 2016 cukup baik, namun ada beberapa hal dalam LKPJ Bupati tahun 2016, yang menjadi sorotan Badan Anggaran.

Berdasarkan hasil pembahasan Komisi I, serapan anggaran di Dinas Kesehatan yang hanya tercapai 77,67 persen, akibat dari gagalnya pengadaan sarana prasarana ambulans, kemudian terkait dengan pungutan jasa pelayanan di RSUD Genteng menjadi sosotan dan topik pembahasan di Badan Anggaran.

Lemahnya pengawasan operasional koperasi di Kabupaten Banyuwangi oleh Dinas Koperasi dan UKM, juga menjadi perhatian serius Banggar.  Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya koperasi yang beroperasi layaknya perbankan, Koperasi tidak sehat,sehingga dapat merugikan masyarakat yang menjadi anggotanya.

“ Badan Hukumnya Koperasi, namun beroprasi seperti Bank, selanjutnya masih banyak Koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan, ini harus menjadi perhatian kinerja Dinas Koperasi dan UKM untuk memperbaiki” ungkap Ismoko.

Sedangkan laporan hasil pembahasan Komisi III terhadap LKPJ Bupati tahun 2016.  Berdasarkan laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016, serapan anggaran tercapai sebesar 87,79 persen atau Rp. 3,008 Trilyun dari pagu sebesar Rp. 3.426 Trilyun. Sehingga Sisa Lebih perhitunggan Anggaran (SILPA) Tahun 2016 hanya sebesar Rp. 82.166 Miliar.

“ Serapan anggaran tahun 2016 cukup baik dibandingkan tahun 2015 “ ucap Ismoko.

Sementara hasil laporan Komisi IV, berharap adanya transparansi proses lelang proyek tahun 2017. Selain itu kalangan anggota DPRD berharap pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur tahun 2017 benar-benar berkualitas. (ydi)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for Badan Anggaran Sorot Pertanggungjawaban Bupati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*