Saturday, August 8, 2020
Home PEMERINTAHAN Asosiasi Kepala Desa Apresiasi OTT Saber Pungli

Asosiasi Kepala Desa Apresiasi OTT Saber Pungli

– Ketua Askab Banyuwangi, Agus Tarmidi. (Memorandum – Siswanto)

Banyuwangi, Memorandum – Pasca operasi tangkap tangan tim saber pungli terhadap Kepala Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, nenerapa waktu lalu, masalah Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang sedang berjalan mulai menjadi perbincangan hangat. Masalah ini juga membuat resah Kepala Desa yang mendapat program PTSL.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab), Agus Tarmidi, menanggapi masalah tersebut dengan menyatakan bahwa PTSL tidak Gratis namun ada biaya yang di tanggung pemerintah. “PTSL itu tidak gratis sepenuhnya, karena ada biaya yang di timbulkan untuk kelengkapan berkas pemohon. Sesuai surat edaran BPN bahwa ada beberapa hal yang di biayai pemerintah namun ada puka yang tidak masuk biaya pemerintah seperti materai, patok dan lainya yang secara otomatis menjadi tanggungan pemohon,” jelasnya.

Namun demikian, Agus Tarmidi mengaku mengapresiasi kinerja Saber Pungli. “Saya mengapresiasi kinerja tim saber pungli Banyuwangi. Hal ini harus didukung,” kata Agus Tarmidi, sembari menghimbau semua Kepala Desa yang tergabung di Askab agar dalam pelayanan di Desanya tidak boleh melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun.

Terkait masalah tersebut, pegiat LSM, Suparmin S.Pd. SH., berharap ada pencerahan baik kepada masyarakat pemohon maupub terhadap para Kelapa Desa.  “Kita berharap Pemerintah Daerah memberikan pencerahan serta  jaminan hukum terhadap para Kades yang mendapatkan program PTSL. Kami sepakat bahwa program PTSL itu tidak gratis namun ada biaya yang di tanggung pemerintah,” jelasnya.

Ditemui terpusah, Asisten Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Chairul Ustadi, mengatakan sudah melakukan konsolidasi dengan Kades yang tergabung Askab dan tidak perlu ada yang di takuti dari program Pemerintah. “Memang secara global aturan  PTSL itu gratis, namun Banyuwangi, melalui surat edaran BPN yang di sampaikan Bupati, menjelaskan bahwa ada biaya yang tidak di cover BPN serta menjadi tanggungan pemohon,” ungkapnya. (swa/bud)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

Most Popular

Hasil Rapid Test 22 Tenaga Medis Banyuwangi Reaktif, Fraksi PKB: Ini Serius

KABAR RAKYAT - Hasil rapid test 22 orang tenaga medis di Kabupaten Banyuwangi menunjukan hasil reaktif. Hal ini menjadi perhatian serius Fraksi Partai Kebangkitan...

Dinas Pertanian Pangan Minta Masyarakat Hati-hati Beli Daging Murah

KABAR RAKYAT - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam membeli daging sapi dengan tidak tergiur harga murah. Apalagi pada...

Empat Orang Warga Sarongan dan Kandangan Diamankan Reskrim Polresta Banyuwangi

KABAR RAKYAT -  Empat orang diduga pelaku perusakan dan pengeroyokan, tiga fasilitas gedung dan lima orang petugas pada Balai Taman Nasional Meru Betiri (BTN-MB)...

Pasien Positif Corona di Banyuwangi Kini Bertambah Satu Orang Lagi

BANYUWANGI – Pasien positif terinfeksi virus corona (Covid-19) di Banyuwangi hari ini, Minggu (17/5/2020), bertambah 1 orang sehingga menjadi lima orang. Pasien terbaru atau...

Recent Comments

infobanyuwangi on Pengeroyok Pemuda Krajan Dibui
infobanyuwangi on Kopdar IM Banyuwangi ke-2
mohammad taufiqurrohim on Program Beasiswa BANYUWANGI CERDAS
Live Update COVID-19 Indonesia