February 23, 2018

Raperda Desa Wisata Finalisasi, Tinggal Paripurna Pengesahan

Bahas 3 Raperda Sahlan

Moh. Sahlan

Banyuwangi, Memorandum – Pembahasan finalisasi Raperda Desa Wisata tuntas. Panitia Khusus (Pansus) Raperda Desa Wisata DPRD bersama Eksekutif yang diwakili Dinas Periwisata dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinthan Desa, telah membuat keputusan akhir, tentang payung hukum baru tersebut.

Ketua Pansus Raperda Desa Wisata, Moh. Sahlan mengatakan, regulasi daerah tentang Desa wisata yang rencananya akan disahkan pekan depan , ada beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian.  Diantaranya tentang aturan  penyelenggara Desa Wisata.

“ Pembahasan Raperda Desa Wisata, hari ini telah finalisasi, rencananya pekan depan sudah dapat disahkan menjadi Perda” ucap Moh.Sahlan saat dikonfirmasi Memorandum uasai rapat finalisasi, Selasa (18/10/2016) di gedung DPRD Banyuwangi.

Perseorangan, kelompok masyarakat maupun pengusaha dapat mengelola Desa Wisata, dengan syarat, wajib melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), sehingga sharing profitnya jelas dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

Pengusaha atau investor yang dapat melakukan kerjasama pengelolaan Desa Wisata, lebih diutamakan kepada pengusaha pariwisata lokal yang kategorinya kelas menengah. Selain hal itu, pengelolaan Desa Wisata diharapkan mampu menyerap tenaga kerja pariwisata dari desa setempat.(ydi)

Sumber | skhmemorandum.com

Koran Harian Memorandum 2016

banner 468x60