February 17, 2018

Eksekutif & Lgislatif Sepaham Lanjutkan Bahas Raperda Pengelolaan SDA

Tanggapan Bupati atas Raperda Usulan DPRD1

– Rapat Paripurna DPRD dengan genda mendengar tanggapan Bupati atas raperda Usulan DPRD

Banyuwangi, Memorandum – Pihak eksekutif menyatakan sepakat dan sepaham mengenai isi Raperda usulan DPRD tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Hal tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi dalam tanggapan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, dalam Rapat Paripurna yang digelar DPRD, Senin (23/5).

Menurut Bupati, bahwa pada dasarnya eksekutif memiliki kesepahaman dan sependapat dengan substansi yang diatur dalam Raperda. “Dapat kami sampaikan bahwa pada dasrnya eksekutif memiliki kesepahaman dan sependapat dengan substansi yang diatur dalam Raperda” Ucap Wakil Bupati dihadapan undangan rapat paripurna.

Menurut Bupati, hal tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, diantaranya; Undang-Undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1965, Peraturan Pemerintah No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2015 tentang Pengunaan Sumber Daya Air, Perda Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Perda No. 4 tahun 2011 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pementauan Lingkungan Hidup bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Di Kabupaten Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi dalam tanggapannya juga menyarankan untuk menghapus dan mengganti beberapa dasar hukum diantaranya, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 tahun 2014 diganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri PU No. 4 /PRT/M/2008 diganti dengan Peraturan Menteri PU No. 5/PRT/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Pemukiman.  Peraturan Menteri PU No. 2/PRT/M/2013 diganti dengan Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/2015 tentang Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan.

Dengan memperhatikan usulan eksekutif tentang beberapa dasar hukum yang telah diganti, maka terkait isi pasal-pasal sebaiknya perlu dicermati kembali dan disesuaikan dengan dasar hukum yang terbaru. Terkait ketentuan perijinan, setelah berlakunua Undang-Undang RI NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Propinsi. Surat Gubernur Jawa Timur No. 55/1541/119.2/2014 tertanggal 19 Desember 2014 tentang tindak lanjut UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 sudah tidak berwenang mengeluarkan izin terkait dengan masalah energi dan sumber daya mineral.

Ketentuan pasal 84 ayat (40 diubah sehingga berbunyi, Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penaggulangan bencana daerah.

Diakhir tanggapannya, Bupati banyuwangi berharap Raperda inisiatif DPRD Banyuwangi dapat memberikan manfaat yang sebear-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Usai pembacaan tanggapan Bupati atas diajukannya Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup oleh pimpinan Rapat peripurna. (ydi)

Sumber | Koran Harian Memorandum

Koran Harian Memorandum 2016

banner 468x60