Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » EKONOMI » DPRD Setujui Raperda ANDALALIN, Namun Tangguhkan Pembentukan Kecamatan Blimbingsari

DPRD Setujui Raperda ANDALALIN, Namun Tangguhkan Pembentukan Kecamatan Blimbingsari

(828 Views) December 31, 2014 9:05 pm | Published by | No comment

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi menyetujui Raperda Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang diajukan oleh eksekutif, Rabu (31/12).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan apresiasinya atas keputusan tersebut.  Bupati menegaskan, Andalalin  ini penting untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan atau pengembangan kawasan. “Kita harus bisa berstrategi dengan cepat dan tepat. Kemacetan itu bukan diakibatkan oleh menumpuknya kendaraan, tapi karena pertumbuhan kota yang tidak terkendali dan rekayasa lalu lintas yang tidak baik,”ujarnya.

Dengan perda Andalalin, lanjut bupati, setidaknya pemkab sudah punya modal untuk mengizinkan atau tidak pembangunan di kawasan yang bisa menimbulkan kemacetan (misalnya pembangunan mall , Red).

Jika Andalalin lolos dan disetujui oleh legislatif, tidak demikian halnya dengan Raperda  pembentukan Kecamatan Blimbingsari. Keinginan eksekutif untuk membentuk Kecamatan Blimbingsari terpaksa harus tertunda. Hal itu berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri  maupun Pemprov Jatim yang meminta agar pelaksanaannya ditangguhkan terlebih dahulu.

Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Kecamatan Blimbingsari , Yusieni mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi pada Kementrian Dalam Negeri , Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)  dan Biro Hukum Pemprov Surabaya. “Tujuan pemerintah daerah ingin membentuk kecamatan baru adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, kemudahan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Kami pun telah melakukan pembahasan dan menginventarisir saran dari tiap-tiap fraksi sebelum mengkonsultasikannya pada kementerian,”kata Yusieni.Namun, lanjut Yusieni,  Mendagri meminta agar pelaksanaannya perlu ditunda terlebih dahulu.

 Saat pengajuan pembentukan kecamatan tersebut, tutur Yusieni, Pemkab Banyuwangi masih berpijak pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Mendagri, UU tersebut sudah tidak relevan lagi saat ini dan sudah digantikan oleh UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seharusnya, legal standing yang dipakai oleh pemkab adalah UU Nomor 23 tahun 2014.

Selain itu, tambah Yusieni, penambahan nomenklatur baru juga harus berpedoman pada peraturan yang terbaru. Sesuai pasal 222 UU nomor 23 tahun 2014, pembentukan kecamatan harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah wilayah desa yang menjadi cakupan, usia minimal kecamatan. Juga kemampuan keuangan daerah, sarana prasarana pemerintahan, dan persyaratan administratif lainnya.

Atas penundaan tersebut, Bupati Anas mengatakan, pihaknya memahami keputusan penundaan tersebut. “Tidak ada masalah. Kita bisa memahami hal itu karena memang masih perlu mempersiapkan sarana prasarana, pendanaan dan SDM-nya,”pungkasnya. (Humas & Protokol)

Categorised in:

No comment for DPRD Setujui Raperda ANDALALIN, Namun Tangguhkan Pembentukan Kecamatan Blimbingsari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*