February 16, 2018

DPRD Banyuwangi Usulkan Raperda Pengelolaan Sumber Daya Air

Ir H Nauval Badri

Pengusul Raperda, Ir H Nauval Badri

Banyuwangi, Memorandum – DPRD Banyuwangi ddddipastikan akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sumber daya Air, setelah tujuh fraksi di dewan menyepakati usulan tersebut dalam agenda rapat paripurna internal yang digelar Rabu pekan lalu.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, H.Khusnan Abadi, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan usulan DPRD telah disertai dengan Naskah Akademik. Sehingga pembahasannya dapat segera dilaksanakan sesuai dengan regulasi pembentukan peraturan daerah.

Terhadap Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air yang telah dibatalkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945, maka secara yuridis formal regulasi tentang pengelolaan sumber daya air memakai UU No 11 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 9/PRT/M/2015 tentang pengunaan sumber daya air. “Konsideran yang mengacu pada UU No. 7 tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum” jelas Khusnan Abadi, Selasa (10/5)

Sementara itu, pengusul Raperda, Ir H Naufal Badri, mengatakan, sasaran yang akan diwujudkan dari sistem pengelolaan sumber daya air adalah memberikan pedoman bahwa air merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Arah dan jangkauan pengaturan pengelolaan sumber daya air meliputi, penyusunan dan penetapan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air. Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Perijinan, sistem informasi dan pembiayaan serta pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air. “ Pada dasarnya pemanfaatan air diluar hak guna pakai air, tidak boleh menjadi obyek harga secara ekonomi, namun harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup  yang dijamin oleh UUD 1945” beber Naufal Badri kepada Memorandum. (ydi)

Sumber | Koran Harian Memorandum

Koran Harian Memorandum 2016

banner 468x60