Banyuwangi The Sunrise Of Java || Kota Festival || Jelajahi Banyuwangi, Anda Pasti Ingin Kembali
Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » 7 Fraksi Kompak, Kerja Pansus PBS Jadi Rekomendasi DPRD

7 Fraksi Kompak, Kerja Pansus PBS Jadi Rekomendasi DPRD

(485 Views) August 10, 2016 2:02 pm | Published by | No comment

“Bayar Gaji Karyawan,  PBS Diaudit BPKP/Independent, Ada Penyalahgunaan Wewenang”

Pansus DPRD Kapal PT. PBS

Anggota DPRD dan Fraksi usai rapat internal

Banyuwangi, Memorandum – Setelah hampir dua pekan tidak ada kabar beritanya, akhirnya Pansus Penyelamatan Persoalan PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS), DPRD Banyuwangi menyampaikan kesimpulan akhir kerja Pansus kepada seluruh Pimpinan Dewan dan fraksi, untuk dijadikan rujukan rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah.

‘ Seluruh fraksi sudah sepakat dengan kesimpulan akhir Pansus, hanya masih ada penambahan, perbaikan atau revisi kalimat, Hari Rabu depan, rekomendasi akan kita bacakan dalam rapat paripurna internal” ucap Ketua Pansus PT. PBS, Ir. H. Naufal Badri, Senin, (7/8).

H.Naufal Badri mengatakan. Tujuh fraksi telah sepakat terhadap kesimpulan kerja Pansus PT.PBS untuk dijadikan rekomendasi dewan kepada Pemerintah Daerah. Diantara rekomendasi tersebut, Managemen PT. PBS harus segera membayar gaji karyawan, tanpa menggangu keuangan daerah. Yang kedua, Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap keuangan PT. PBS dengan mengundang hadirkan Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Auditor Independent. Terkait audit tersebut, Pansus berkesimpulan, ada penyalagunaan wewenang, dan penyimpangan terhadap keuangan PT. PBS.

“Managemen PT. PBS hingga saat ini belum memberikan penjelasan terkait dengan selisih pendapatan, antara data dari ASDP yang disetorkan ke rekening perusahaan dengan hasil laporan audit independen yang dilakukan PT. PBS, perbedaannya cukup jauh,” ungkap H.Naufal Badri.

Selanjutnya Pansus PT. PBS menilai Managemen PT. PBS saat ini, tidak profesional mengelola dua kapal LCT Sritanjung milik Pemerintah Daerah. Hal ini terbukti dengan kondisi kapal yang sangat memprihatinkan. Dari hasil konsultasi Pansus ke Biro Kualifikasi Indonesia, tercatat Kapal LCT Sritanjung I yang mengalami karam itu, tidak pernah melakukan docking dan  intermediate survey. Sehingga Pansus berkesimpulan Pemerintah Daerah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  wajib mengganti Manegemen saat ini.

“ Intinya managemen PT.PBS harus diganti orang yang profesional, kalau tidak hancur PT.PBS ini” tegas Naufal

Yang terakhir, jika ada rencana pengembalian Kapal LCT Sritanjung I oleh PT.PBS kepada Pemerintah Daerah, Tentunya managemen PT.PBS harus bertanggungjawab memperbaiki kondisi kapal yang saat ini sudah rusak parah, seperti kondisi awal ketika perjanjian sewa menyewa dengan Pemerintah Daerah. “ Managemen PT PBS harus bertanggungjawab memperbaiki kapal LCT Sritanjung I, jika tidak ingin berdampak hukum” tegas Ketua Pansus PT.PBS mengakhiri wawancaranya. (ydi)

Sumber | Koran Harian Memorandum

Koran Harian Memorandum 2016

Categorised in:

No comment for 7 Fraksi Kompak, Kerja Pansus PBS Jadi Rekomendasi DPRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*